Bantaeng, Demokratis
Hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar oleh anggota DPRD Bantaeng pada Kamis, 11 September 2025 berakhir ricuh, karena dinilai mengecewakan sehingga puluhan buruh yang tergabung dalam Himpunan Buruh Indonesia Pengangguran Eksploitasi (HBIPE) bertindak memutuskan menyegel gedung DPRD lantaran kecewa berat terhadap sikap wakil wakil rakyat.
Hal ini dapat terpicu seiring dengan dari total 30 anggota DPRD, hanya 14 yang hadir dan terlebih mengecewakan lagi, pimpinan dewan sama sekali tidak tampak dalam forum yang mestinya menjadi wadah mencari solusi atas persoalan buruh.
“Kami terpaksa menyegel kantor DPRD karena hasil RDP tidak membuahkan titik terang. Tuntutan buruh soal pesangon dan nasib ratusan karyawan yang di-PHK tidak dipedulikan,” tegas seorang perwakilan buruh.
Aksi penyegelan ditandai dengan pemasangan spanduk putih bertuliskan “Kantor DPRD Disegel” berwarna merah di pintu utama gedung. Buruh menegaskan, kantor DPRD tidak akan dibuka hingga Senin mendatang, kecuali seluruh anggota dewan bersedia hadir dan memberikan kepastian.
“Kami datang mencari solusi, bukan main-main. Kalau seperti ini, artinya wakil rakyat tidak peduli dengan nasib kami,” sambung seorang buruh lainnya dengan nada kecewa.
Selain menyegel kantor, massa juga merencanakan aksi lanjutan dengan mendirikan posko buruh di halaman DPRD. Posko ini disebut akan menjadi simbol perlawanan sekaligus pengawasan langsung terhadap kinerja wakil rakyat.
“Kalau begini caranya, kami akan dirikan posko di depan kantor DPRD. Supaya mereka sadar, kami serius dan tidak bisa dipandang sebelah mata,” tandas salah satu buruh dengan suara lantang. (Muhammad Arianzah)
