Jakarta, Demokratis
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan rekonsiliasi dua kubu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) murni inisiatif dari internal partai tersebut, dan tanpa andil Presiden Prabowo Subianto.
“Tidak ada (andil presiden). Ini inisiatif dari teman-teman semua di internal PPP,” ujar Supratman di kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Senin (6/10/2025).
Supratman menjelaskan Presiden Prabowo selalu mengatakan partai politik harus menyelesaikan masalahnya sendiri bila memiliki persoalan. Pemerintah bersyukur karena PPP mampu menyelesaikan persoalan tersebut.
“Ternyata bisa selesai. Semua bisa. Tadi kami berangkulan semua menerima surat keputusan menteri, dan hari ini kelihatan kan tidak ada masalah antara ketua umum (Mardiono), Pak Agus, dan Gus Yasin,” ujar Supratman.
Dia berharap kondisi internal PPP semakin membaik setelah rekonsiliasi tersebut, terutama di tingkat bawah.
“Semua sekarang dalam posisi yang sangat baik-baik saja. Mudah-mudahan ini ke bawah pun akan sama,” harapnya.
Sebelumnya, PPP menggelar Muktamar ke-10 di Ancol, Jakarta pada 27 September 2025 dan mengumumkan Mardiono terpilih secara aklamasi sebagai ketua umum periode 2025-2030.
Kubu kontra Mardiono protes. Muktamar kemudian tetap berlangsung dan memutuskan Agus Suparmanto sebagai ketum PPP periode 2025-2030.
Kemunculan dua ketua umum membuat sejarah dualism kepemimpinan PPP kembali terulang. Kedua kubu sama-sama mengklaim sah sebagai pengurus baru PPP. Mereka turut mendaftar ke Kemenkum.
Pada 6 Oktober 2025, menteri hukum menerbitkan surat keputusan mengenai kepengurusan PPP yang baru.
Dalam SK tersebut, ketua umum PPP adalah Muhamad Mardiono, Agus Suparmanto selaku wakil ketua umum, Taj Yasin Maimoen sebagai sekretaris jenderal, dan bendahara umum dijabat Imam Fauzan Amir Uskara. (EKB)
