Tapsel, Demokratis
Kades Sialang berinisial P Slt (52) melalui salah satu Kaur Desa Parluat Zega telah menyalurkan bantuan dampak Covid-19 yang bersumber dari Dana Desa 2020 sekira sehari sebelum Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah atau tanggal 23 Mei 2020 di Ruang Balai Desa Sialang, Kecamatan Sayurmatinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan.
Sejumlah masyarakat saat diwawancarai Demokratis di Desa Sialang, akhir Mei 2020 lalu, merasa keberatan karena sebelum pencairan bantuan Covid-19 dilaksanakan, pihak pemerintah desa mendata warga dengan meminta kartu keluarga (KK), kemudian di hari yang ditentukan Sabtu, 23 Mei 2020 mulai magrib hingga malam dilakukan pembagian bantuan tersebut.
“Diberikan bantuan tersebut sebesar Rp 1.200.000 (untuk 2 bulan), namun yang diterima oleh masyarakat hanya sebesar Rp 800.000 atau dipotong sebesar Rp 400.000 dan pemberi bantuan pun mengatakan bahwa bapak hanya menerima Rp 300 ribu lagi nanti,” tutur warga.
Akibat kejadian ini sebagian warga malah tidak mau menerima lagi bantuan yang recananya akan diberikan senilai Rp 300.000. “Namun sebagian lagi warga tidak mau menerima bantuan tersebut, karena yang diterima hanya sebesar Rp 300.000 saja, dengan alasan bahwa bantuan Covid-19 tersebut diduga keras telah dipermainkan oleh kepala desa melalui kaurnya,” tegas Zega kepada Demokratis di rumahnya, Minggu lalu.
Sementara itu, Mangudut Hutagalung Aktivis LSM Lippan Sumut menerangkan bahwa jika benar oknum Kades Sialang melakukan atau turut mendukung pemotongan bantuan Covid-19 tersebut, maka bisa diproses hukum karena telah melakukan tindak pidana korupsi.
“Kepemimpinan Kepala Desa Sialang ini terkesan otoriter kepada warga, apalagi warga yang tidak memilih Parto Silitonga sewaktu Pilkades 3 tahun lalu, maka warga tersebut kurang diperhatikan,” tegasnya. (UNH)
