Subang, Demokratis
Menyikapi pengurangan transfer ke Pemda Subang, Anggota DPRD Fraksi NasDem, Hendra Purnawan mengatakan, tidak harus tergesa-gesa dan panik.
Menurut Hendra yang akrab disapa “Boeng” langkah pertama yang harus dilakukan adalah penyesuaian belanja daerah dengan kemampuan pendapatan yang ada.
Ia menegaskan, pemerintah daerah tidak perlu tergesa-gesa menempuh opsi pinjaman daerah untuk menutupi kekurangan tersebut, melainkan lebih mengedepankan rasionalisasi dan efisiensi anggaran.
“Strateginya harus jelas. Pertama, lakukan pemangkasan belanja yang disesuaikan dengan pendapatan. Kedua, kalau Pak Bupati menargetkan pendapatan 2026 sebesar Rp1 triliun, maka harus bisa digenjot menjadi Rp1,3 triliun. Artinya pendapatan harus menjadi strategi utama untuk menutupi defisit Rp361 miliar,” ujar Hendra seperti dikutip Pasundan Ekspres, belum lama ini.
Hendra juga menekankan agar efisiensi anggaran yang dilakukan tidak sampai mengubah struktur belanja prioritas, terutama yang berkaitan dengan program unggulan dan janji politik Bupati.
Menurutnya, fokus utama harus pada peningkatan PAD sebagai sumber pembiayaan paling realistis di tengah penurunan transfer pusat.
“Kita tidak berharap pemerintah daerah melakukan pinjaman daerah. Lebih baik melakukan rasionalisasi terhadap belanja, menyesuaikan dengan pendapatan daerah. Karena tumpuan kita saat ini ada di PAD. Itu yang harus kita dorong bersama,” ungkapnya.
Hendra menjelaskan, defisit APBD sebenarnya merupakan hal yang masih dalam batas wajar sepanjang mengikuti ketentuan pemerintah pusat. Ia menyebutkan, sesuai aturan, batas maksimal defisit diperbolehkan sebesar 0,5 persen dari total APBD.
“Kalau APBD kita sekitar Rp2,7 triliun, maka defisit maksimal yang diperbolehkan sekitar Rp70–80 miliar. Jadi, selama masih dalam batas itu, wajar saja. Tapi yang penting, defisit itu harus jadi motivasi bagi pemerintah daerah dan DPRD untuk bekerja sama meningkatkan pendapatan,” jelasnya.
Hendra berharap adanya kesamaan pandangan antara eksekutif dan legislatif dalam menyikapi tantangan fiskal ini.
Menurutnya, APBD bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi hasil kerja bersama DPRD dan eksekutif untuk kepentingan masyarakat Subang.
“APBD itu produk bersama, yang hasilnya akan dinikmati oleh masyarakat. Maka, kami berharap antara DPRD dan pemerintah daerah punya pandangan yang sama dalam menjaga keseimbangan fiskal di tengah penurunan dana transfer ini,” pungkasnya. (Abdulah)
