Subang, Demokratis
Ratusan pemuda Islam memenuhi aula Islamic Center di Kabupaten Subang, Senin (10/11/2025). Di tengah gegap gempita takbir dan yel-yel perjuangan, Ketua Umum Gerakan Pemuda Islam (GPI), Diny Khoerudin atau yang akrab disapa Pidi, berdiri tegak di podium. Dengan suara lantang, ia menyerukan perlawanan terhadap praktik kedholiman dan dugaan gratifikasi yang terjadi di pemerintahan Kabupaten Subang, Jawa Barat.
Acara bertajuk Tsaqofah (baca: Kecerdasan Budaya) GPI itu dihadiri ratusan pimpinan cabang dari 30 kecamatan se-Kabupaten Subang, tokoh adat, dan perwakilan unsur pemerintahan.
Dalam forum itu, Pidi menegaskan bahwa GPI tidak akan berdiam diri melihat moral pemerintahan daerah yang tercederai oleh dugaan praktik koruptif.
Dalam sambutannya, Pidi menegaskan bahwa GPI Subang akan menjadi garda terdepan dalam melawan segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan, baik melalui jalur moral, sosial, maupun hukum.
“Kami, Pemuda Islam Subang, siap berdiri di garis depan! Kami lawan segala bentuk kedholiman dan gratifikasi yang menindas rakyat,” ujarnya tegas, disambut gemuruh takbir dari para kader.
Menurutnya, fenomena gratifikasi yang diduga terjadi di pemerintahan daerah bukan hanya mencederai kepercayaan publik, tetapi juga menodai nilai-nilai keislaman dan kemanusiaan.
“Perjuangan ini bukan soal politik, tapi soal nurani. Kami tidak ingin melihat Subang menjadi ladang subur bagi korupsi dan gratifikasi,” ujarnya dengan nada tegas.
Dukungan untuk Dr. Maxi, Simbol Keberanian Ungkap Dugaan Gratifikasi
Pidi juga menyinggung Dr. Maxi, sosok yang disebut-sebut berani mengungkap adanya dugaan praktik gratifikasi di tubuh pemerintahan Kabupaten Subang. Ia menyatakan bahwa GPI akan mendukung penuh perjuangan Dr. Maxi sebagai bentuk keberpihakan terhadap nilai kejujuran dan keberanian.
“Dr. Maxi bukan hanya bicara, tapi bertindak. GPI siap mengawal beliau, karena keberanian seperti itu tidak boleh dibiarkan berjalan sendiri,” ujar Pidi.
Menurutnya, pengungkapan praktik gratifikasi di daerah bukan hanya tanggung jawab satu individu, tetapi menjadi panggilan seluruh elemen masyarakat, terutama generasi muda Islam.
Raja Adat Galuh Pakuan Serukan Kebersihan Moral Pemerintahan
Acara tersebut juga dihadiri oleh Ketua Dewan Suro GPI Kabupaten Subang, Rahyang Mandalajati Evi Silviadi Sangga Buana, yang juga dikenal sebagai Raja Lembaga Adat Karatwan Galuh Pakuan. Dalam sambutannya, Rahyang Evi menegaskan bahwa perjuangan melawan gratifikasi bukan hanya tugas aparat hukum, melainkan tanggung jawab moral seluruh anak bangsa.
“Subang ini tanah leluhur, tanah warisan yang harus dijaga dengan nilai-nilai kesucian dan kejujuran. Jika moral pejabatnya kotor, maka rusaklah marwah daerah,” ucap Rahyang Evi.
Ia menambahkan, perlawanan terhadap gratifikasi harus dilakukan secara terpadu antara tokoh adat, pemuda, dan masyarakat sipil, agar tidak ada ruang bagi penyimpangan di tubuh birokrasi.
GPI: Gerakan Moral, Bukan Kepentingan Politik
Di tengah meningkatnya tensi publik terhadap dugaan penyimpangan di pemerintahan daerah, Pidi menegaskan bahwa gerakan GPI bukan manuver politik, melainkan seruan moral untuk menegakkan keadilan sosial serta menegakkan nilai-nilai Amar Makruf Nahi Munkar di tanah Parahyangan.
“Kami tidak menunggangi isu, kami berjuang karena nurani. Kalau ada pejabat yang takut pada kebenaran, berarti dia bagian dari masalah,” kata Pidi dalam nada tajam.
GPI, lanjutnya, akan segera membentuk tim advokasi dan kajian publik untuk mengawal proses hukum, mengumpulkan laporan warga, serta mendorong transparansi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Subang.
“Pemuda Islam tidak boleh hanya bicara di warung kopi. Kita harus hadir di tengah rakyat, menjaga agar pemerintahan berjalan di atas rel kebenaran,” tambahnya.
Kesbangpol dan DPRD Apresiasi Gerakan Pemuda
Turut hadir dalam acara tersebut perwakilan dari Kesbangpol Kabupaten Subang dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Bayu Satya Prawira, S.H. Mereka menyampaikan apresiasi terhadap GPI sebagai organisasi yang tetap menjaga independensi dan semangat kebangsaan.
“Gerakan seperti ini penting untuk mengingatkan kita semua, bahwa pemerintahan tidak boleh lepas dari kontrol moral masyarakat,” ujar Bayu Satya Prawira.
Menjaga Marwah Daerah, Melindungi Rakyat
Lebih jauh, Pidi menegaskan bahwa perjuangan GPI tidak akan berhenti pada wacana. Ia menyatakan bahwa pihaknya siap berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum dan lembaga adat untuk mengawal setiap laporan masyarakat terkait dugaan gratifikasi.
“GPI bukan hanya ormas yang bicara di podium. Kami akan turun langsung ke masyarakat, ke instansi, memastikan tidak ada lagi praktik jual-beli jabatan, tidak ada setoran-setoran berkedok loyalitas,” ujar Pidi.
Ia menambahkan, langkah ini sejalan dengan cita-cita GPI sejak awal berdiri — menjadi barisan muda Islam yang berani melawan kezaliman dan menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Gerakan Pemuda Islam di bawah komando Diny “Pidi” Khoerudin menegaskan tekad melawan gratifikasi di tubuh pemerintahan Kabupaten Subang. Dalam forum Tsaqofah GPI yang dihadiri ratusan kader dan tokoh adat, seruan moral untuk membersihkan birokrasi dari praktik kotor menggema.
Pidi menyatakan bahwa perjuangan ini bukan agenda politik, melainkan panggilan nurani untuk menegakkan nilai-nilai keislaman dan keadilan sosial di daerah. (Abdulah)
