Jakarta, Demokratis
Rencana aksi besar-besaran dari buruh menolak kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 yang rata-rata besarnya Rp90.000 per bulan, bergeser 2 hari menjadi tanggal 24 November 2025.
Dalam rapat Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (SPSI) dan Partai Buruh yang digelar Rabu malam (19/11/2025), disepakati adanya pergeseran jadwal aksi massa.
Selain itu, buruh mendorong sebuah isu lagi yakni desakan mundur Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Afriansyah Noor.
“Karena, tanggal 22 November 2025 adalah hari libur yang jatuh pada hari Sabtu. Berarti, Istana dan DPR juga libur. Sehingga aksi tidak akan efektif. Akhirnya disepakati aksi dilaksanakan 24 November 2025,” tegas Presiden KSPI sekaligus Partai Buruh, Said Iqbal di Jakarta, Kamis (20/11/2025).
Dalam aksinya, kata dia, buruh menolak kenaikan upah minimum versi Menaker Yassierli yang diperkirakan hanya naik Rp90 ribu per bulan.
Angka ini didapat dari inflasi 2,65 persen, pertumbuhan ekonomi 6,12 persen dalam rentang waktu Oktober 2024 hingga September 2025. Maka dengan rumus sesuai putusan MK No 168 Tahun 2024, didapat kenaikan upah minimum 2026 versi Menaker Yassierli adalah 3,75 persen.
“Rata-rata upah minimum per bulan di Indonesia (rata-rata 38 provinsi) adalah tidak lebih dari Rp3 juta per bulan. Maka rata-rata kenaikan upah minimum adalah di kisaran 90 ribu per bulan,” ujar Said Iqbal.
Dia menjelaskan, ada 3 opsi kemungkinan kenaikan upah minimum yang dapat dinegosiasikan. Pertama, tuntutan awal buruh sebesar 8,5 sampai 10,5 persen. Kedua, sebesar 7,77 persen, berasal dari perhitungan 2,65 inflasi ditambah 1,0 indeks tertentu dikalikan 5,12 pertumbuhan ekonomi.
Ketiga, tetap menggunakan sekurang-kurangnya kenaikan upah minimum sebesar 6,5 persen berdasarkan kenaikan upah minimum tahun lalu yang telah diputuskan Presiden Prabowo. “Hal ini karena data makro ekonomi, seperti inflasi dan pertumbuhan ekonomi tahun ini, hampir sama nilainya dengan tahun lalu,” imbuhnya.
Langkah ini, kata dia, merupakan konsekuensi logis dari sikap pemerintah yang dinilai mengabaikan kepentingan kelas pekerja dan berpotensi memaksakan nilai kenaikan upah dengan indeks tertentu yang rendah, sehingga berdampak langsung pada penurunan daya beli buruh di seluruh Indonesia.
Dikatakan Said Iqbal, aksi ini merupakan gerakan nasional yang dilakukan serentak di kota-kota industri. Untuk wilayah Jakarta, aksi dipusatkan di Istana Negara atau DPR pada 24 November 2025. “Keputusan finalnya, apakah di Istana atau DPR, sesuai dinamika lapangan saja. Di Jakarta, diperkirakan 15 ribu buruh ikut serta melakukan aksi nasional ini,” tegasnya.
Sementara di Bandung, lanjut Said Iqbal, aksi berlangsung di Gedung Sate, Jawa Barat. Di Serang aksi dilakukan di Kantor Gubernur Provinsi Banten. Di Semarang massa buruh akan melakukan aksi di Kantor Gubernur Jawa Tengah. Di Surabaya aksi sentral dipastikan berlangsung di Kantor Gubernur Jawa Timur dan diperkirakan mencapai lebih dari sepuluh ribu peserta aksi karena wilayah tersebut termasuk salah satu kawasan industri terbesar.
Selanjutnya aksi juga dilakukan di Batam, Kepulauan Riau, di depan Kantor Wali Kota Batam. Said Iqbal menegaskan bahwa aksi juga dilakukan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan di depan Kantor Gubernur Banjarmasin serta di Samarinda, Kalimantan Timur di kantor gubernur wilayah tersebut.
Tidak berhenti di wilayah barat dan tengah Indonesia, aksi besar juga akan dilangsungkan di Banda Aceh, Aceh, kemudian di Kota Medan di Provinsi Sumatera Utara, dilanjutkan di Kota Bengkulu di Provinsi Bengkulu, kemudian akan dilakukan di Pekanbaru, Provinsi Riau.
Aksi turut dilakukan di Sulawesi Selatan yang disebut Iqbal sebagai wilayah militansi tinggi dengan sentral aksi berada di Kota Makassar. Aksi di Morowali, Sulawesi Tengah, akan dilakukan di kantor Bupati Morowali. Selain itu aksi dipastikan berlangsung di Manado, Sulawesi Utara dan di Konawe, Sulawesi Tenggara sebagai wilayah industri berbasis pertambangan dan manufaktur.
Untuk wilayah timur, aksi juga akan berlangsung di Ternate, Maluku Utara, kemudian di Ambon, Maluku, serta di Mimika, Papua Tengah sebagai wilayah operasi pertambangan besar, dilanjutkan dengan aksi buruh di Merauke, Papua Selatan.
Kemudian buruh Nusa Tenggara Timur (NTT) melakukan aksi di Kota Kupang dan Nusa Tenggara Barat (NTB) bergerak melaksanakan aksi di Lombok, atau Mataram.
“Selain kota-kota yang sudah disebutkan, masih banyak kota industri lain yang siap bergabung karena rangkaian aksi ini berskala nasional dan menyentuh semua basis buruh industri di Indonesia,” imbuhnya. (Albert S)
