Jakarta, Demokratis
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB, Oleh Soleh mengecam keberadaan bandara yang beroperasi di kompleks industri PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali, Sulawesi Tengah tanpa melibatkan otoritas resmi pemerintah.
Ia menilai operasional bandara tersebut sebagai bentuk kelalaian serius yang mengancam kedaulatan negara.
“Tidak ada bandara yang boleh beroperasi tanpa melibatkan negara. Jika ada bandara yang berjalan sendiri tanpa pengawasan pemerintah, itu sama saja dengan ada negara dalam negara. Hal seperti itu tidak boleh terjadi,” ujar Soleh, Rabu (26/11/2025).
Ia mengungkapkan bila tidak ada satu pun aparat pemerintah baik otoritas penerbangan, Bea Cukai, maupun Imigrasi yang dapat masuk dan melakukan pengawasan di area bandara tersebut merupakan pelanggaran prinsip dasar pengelolaan wilayah udara dan perbatasan negara.
Soleh meminta pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, serta aparat pertahanan dan keamanan dapat segera mengambil langkah hukum dan tindakan penertiban.
“Ini harus diusut tuntas. Pemerintah tidak boleh ragu untuk menindak tegas siapa pun yang mengoperasikan fasilitas strategis tanpa otoritas negara. Kedaulatan adalah harga mati,” ujarnya.
Ia menegaskan keberadaan bandara tanpa pengawasan negara bukan hanya melanggar regulasi penerbangan sipil, tetapi juga berpotensi membuka celah ancaman keamanan nasional, termasuk penyelundupan barang, mobilitas orang tanpa kendali, serta aktivitas ilegal lain yang tidak dapat dipantau pemerintah.
“Komisi I DPR RI akan meminta penjelasan resmi dari kementerian terkait, serta mempertimbangkan untuk melakukan kunjungan kerja ke Morowali, guna memastikan situasi lapangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, misalnya, mengaku heran dengan Bandara IIMIP yang dikunjunginya saat meninjau latihan TNI pada 19 November 2025. Lantaran, bandara tersebut tidak memiliki kehadiran Bea Cukai maupun Imigrasi.
Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo (GCP), H Kurniawan punya perasaan sama karena Bandara IMIP sulit diakses. Tidak sembarangan orang yang bisa masuk ke bandara tersebut. “Ini aneh. Negara ke mana selama ini? Saya minta diusut tuntas, siapa yang bermain. Jangan tebang pilih,” kata Kurniawan, Selasa (25/11/2025).
Kurniawan mengingatkan, Bandara IMIP ini, beroperasi sejak diresmikan Presiden Jokowi pada 2019. Menjadi sangat aneh jika operasional fasilitas itu tidak terpantau aparatur negara. “Ini sudah berlangsung cukup lama. Kenapa tidak ada kontrol negara? Atau jangan-jangan sudah dijual,” tegasnya.
Dia pun menyoroti dugaan tidak adanya pelayanan bea cukai dan imigrasi di fasilitas tersebut. Dia menilai hal itu sebagai bentuk kelalaian negara. “Negara ke mana selama ini? Saya minta diusut tuntas, siapa yang bermain. Jangan tebang pilih,” ucapnya. (EKB)
