Jakarta, Demokratis
Kritik tajam dilontarkan Anggota Komisi IV DPR RI, Usman Husin, yang meminta Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni, segera mundur dari jabatannya. Usman menilai Menhut Raja Juli tidak memiliki pemahaman yang utuh mengenai tata kelola hutan dan dinilai gagal dalam menjalankan tugasnya.
Desakan mundur ini disampaikan Usman dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR bersama Menteri Kehutanan di Jakarta, Kamis (4/12/2025). Ia menyoroti inkonsistensi kebijakan, penerbitan izin bermasalah, hingga ketidakselarasan antara retorika dan praktik.
“Kalau Pak Menteri tidak mampu mengurus kehutanan dengan benar, lebih baik mundur. Ini bukan soal pribadi, tapi soal masa depan hutan kita. Pak Menteri (Raja Juli) terlihat tidak memahami persoalan kehutanan secara utuh,” ujar Usman dalam keterangannya, Jumat (5/12/2025).
Usman menegaskan bahwa kerusakan hutan yang terjadi saat ini tidak bisa diselesaikan hanya melalui retorika, apalagi dengan melempar tanggung jawab kepada pemerintahan sebelumnya. Menurut Legislator PKB dari dapil NTT itu, kerusakan hutan saat ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pejabat yang sedang menjabat.
“Berapa tahun dibutuhkan untuk menanam ulang hutan yang sudah habis? Pohon dengan diameter dua meter tidak bisa tumbuh kembali dalam waktu singkat. Itu tanggung jawab Menteri saat ini. Jangan lempar ke pemerintah terdahulu,” tegasnya.
Inkonsistensi Kebijakan Jadi Sorotan
Selain masalah kompetensi, Usman juga menyoroti inkonsistensi yang terjadi dalam kebijakan Menhut. Ia secara khusus menyoroti pernyataan Raja Juli yang mengutip ayat dan hadis dalam paparannya, namun dinilai tidak sejalan dengan keputusan yang diambil.
Usman mencontohkan penerbitan izin di wilayah Tapanuli Selatan. Ia menyebut Bupati setempat telah merekomendasikan penutupan dan pengawasan izin tertentu, namun Kementerian Kehutanan justru menerbitkan izin baru pada 30 November 2025.
“Pernyataan Pak Menteri tidak sejalan dengan keputusan yang dibuat. Semua ini terkait pohon dan hutan, tapi seolah-olah kami di Komisi IV bisa diakali. Ini tidak bisa dibiarkan,” katanya.
Usman mendesak Menhut untuk memberi perhatian serius terhadap kerusakan hutan di tiga provinsi yang disebutnya mengalami degradasi parah. Ia menuntut penjelasan konkret terkait rencana reboisasi, waktu pemulihan kawasan, serta langkah nyata pemulihan hutan gundul, mengingat rusaknya hutan berdampak besar pada bencana dan kehidupan masyarakat. (EKB)
