Bandung, Demokratis
Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menyatakan kesiapan Pemprov Jabar untuk memulai penanganan komprehensif banjir yang rutin melanda kawasan Bandung Raya mulai tahun 2026. Fokus utama penanganan ini mencakup pengelolaan tata ruang dan pembangunan infrastruktur baru seperti bendungan.
Dedi Mulyadi menekankan bahwa salah satu aspek fundamental adalah mengembalikan tata ruang ke fungsi alamnya, terutama dengan memperbanyak ruang hijau.
“Tata ruang harus dikembalikan ke fungsi alam. Ruang hijau harus diperbanyak, meskipun pasti ada reaksi dan kemarahan karena banyak pihak selama ini menikmati fasilitas alam secara tidak tepat,” kata Dedi Mulyadi, Rabu (10/12/2025).
Hentikan Alih Fungsi Lahan
Langkah krusial lain yang akan diambil adalah penghentian total alih fungsi lahan. Secara spesifik, perubahan perkebunan teh atau hutan menjadi perkebunan sayur yang tidak menguatkan struktur tanah, seperti kentang, akan dihentikan.
Ia meminta pihak yang telah mengalihfungsikan lahan segera mengembalikannya.
“Mereka yang mengalihfungsikan lahan harus mengembalikannya menjadi perkebunan teh atau tanaman keras lainnya, agar tidak menimbulkan sedimentasi ke Sungai Citarum,” tegasnya.
Infrastruktur dan Sinergi
Selain tata ruang, Pemprov Jabar juga menyiapkan solusi jangka panjang berupa pembangunan bendungan di kawasan Kertasari, Kabupaten Bandung. Bendungan ini berfungsi menahan sementara arus sungai di kawasan hulu.
Dedi Mulyadi juga menyoroti pentingnya sinergi antar-pemerintah daerah di Bandung Raya untuk memulihkan danau-danau kecil yang kini telah berubah menjadi kawasan permukiman dan bisnis.
“Penanganan banjir Bandung Raya memerlukan kerja besar yang mencakup normalisasi sungai, pengerukan sedimentasi, pembenahan tata ruang, penanaman kembali kawasan pegunungan, serta menghidupkan kembali danau-danau alami,” ujarnya.
Soroti Kerusakan Hulu
Dedi Mulyadi melihat banjir berulang di Kabupaten Bandung tak lepas dari kerusakan parah di kawasan hulu, seperti Ciwidey dan Pangalengan. Ia mengaku telah berkoordinasi dengan Bupati Bandung terkait temuan alih fungsi lahan yang meningkatkan kecepatan dan volume air.
“Saya ingatkan kepada pihak yang menebang pohon teh dan pohon lainnya untuk dijadikan perkebunan sayur. Inilah dampak dari yang saudara lakukan. Semoga pelaku perusakan seluas 160 hektare itu segera ditahan,” ancamnya.
Selain perkebunan sayur, sorotan juga diarahkan pada menjamurnya kawasan wisata yang mengubah daerah resapan air menjadi bangunan permanen, serta permukiman yang berdiri di wilayah sepadan sungai.
Penanganan di Bandung Raya, terangnya, akan dilakukan setelah penuntasan program pengendalian banjir di Karawang, Bekasi, dan sebagian wilayah Kabupaten Bogor.
Dedi Mulyadi mengakui penataan ini akan memicu resistensi, namun ia menegaskan langkah tersebut tak bisa ditunda.
“Kalau kita ingin menyelesaikan banjir secara komprehensif, maka penataan harus dilakukan sekarang. Memang pada musim kemarau penataan akan menimbulkan reaksi dan perlawanan, tetapi ini harus ditempuh,” tutupnya. (IS)
