Subang, Demokratis
Pembangunan perternakan kandang sapi di wilayah Paseh Kelurahan Parung, Kacamatan Subang, Kabupaten Subang, menuai penolakan dari Ketua DPRD Kabupaten Subang Victor Wirabuana Abdurachman, SH juga bersama Katua Komisi I Niko, H. Sudi dan Andrew Mandala dalam acara hearing dengar pendapat yang dilaksanakan di Gedung DPRD Kabupaten acara tersebut dihadiri oleh beberapa komponen OPD, pihak BIB, lembaga HKTI, dan Forum Arus Bawah Subang, Selasa (23/12/2025).
Penolakan ini mendapat atensi dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Subang, Ketua DPRD Victor mengungkapkan bahwa pihaknya menerima laporan masyarakat yang merasa terganggu dengan adanya rencana peternakan kandang sapi yang ada di Blok Paseh tersebut.
Menyatakan dengan tegas menolak adanya aktivitas kegiatan yang sedang dilakukan oleh Balai Inseminasi buatan BIB Lembaga di Blok Paseh, dengan alasan pertama tidak mengantongi ijin dari Pemerintah Daerah, apakah dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) juga dari Dinas Perijinan dan Tata Ruang.
“Apalagi rencananya akan ada produksi peternakan di Blok Paseh tersebut ini jelas sudah bertentangan dengan zona yang bukan peruntukannya,” jelasnya.
Pihaknya berharap hutan segera direhabilitasi kembali dengan tanaman yang sesuai dengan kultur tanah yang ada. “Di Blok Paseh juga hutan tersebut berfungsi untuk penyangga sumber resapan air dan area hutan, dan perkebunan yang harus dijaga kelestariannya,” kata Ketua DPRD Kabupaten Subang.
Hal senada disampaikan juga oleh Andrew Mandala kegiatan peternakan di zona hijau dengan alasan penolakan tersebut biasanya didasari pada regulasi tata ruang daerah yang menetapkan bahwa zona hijau diperuntukkan bagi fungsi-fungsi non-peternakan, seperti pertanian berkelanjutan konservasi lingkungan, atau ruang terbuka hijau publik.
Andrew Mandala dari Fraksi Gerindra juga menambahkan, jika dipaksakan jelas akan meningkatkan tingkat kerawanan bencana akan terjadi.
Ia juga menegaskan seharusnya semua rencana harus diperhitungkan untuk langkah ke depan, dengan melakukan kegiatan eksploitasi dengan dinas terkait di daerah, apalagi ini program ketahanan pangan jangan sampai program ini bagus, tapi memiliki dampak bencana dan personal konflik sosial dengan masyarakat.
“Sekali lagi saya tekankan dan sepakat untuk menghentikan sementara kegiatan tersebut,” pungkasnya. (Abdulah)
