Jakarta, Demokratis
Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto partainya tak akan sendiri menolak wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) lewat DPRD. Rekomendasi hasil Rakernas I PDIP Tahun 2026 pastinya akan dibicarakan dengan banyak pihak, misalnya antar fraksi di DPR RI.
“Ini kan juga masih wacana dan atas wacana itu rakernas menyampaikan sikapnya. Kami kan juga intens berdialog dengan pimpinan-pimpinan fraksi, dengan partai politik,” kata Hasto kepada wartawan di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, Selasa (13/1/2026).
“Karena pada dasarnya kan semua gagasan itu kan untuk Indonesia. Untuk rakyat,” sambung dia.
Senada dengan Hasto, Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira juga mengatakan dialog bakal dilakukan di parlemen. “Ada data, ada argumen, dan itu sehat dalam demokrasi. Jadi kami bersama-sama mengkomunikasikan hasil rakernas ini juga dengan fraksi-fraksi, dengan sesama kader lain,” tegasnya di lokasi yang sama.
Diberitakan sebelumnya, PDIP telah mengeluarkan rekomendasi eksternal hasil Rakernas I Tahun 2026. Partai besutan Megawati Soekarnoputri ini menegaskan pentingnya kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat.
“Rakernas I Partai menegaskan pentingnya menjaga hak kedaulatan Rakyat untuk menentukan pemimpinnya melalui pelaksanaan pilkada secara langsung guna memperkuat legitimasi dan kepastian masa jabatan yang bersifat tetap lima tahun,” kata Ketua DPD PDIP Provinsi Aceh, Jamaluddin Idham saat membacakan poin rekomendasi di Beach City International Stadium (BCIS), Jakarta, Senin (12/1/2026).
Alih-alih dipilih DPRD, PDIP merekomendasikan transformasi sistem pemungutan suara dan penguatan integritas penyelenggara. Sehingga, kualitas demokrasi bisa terus terjaga.
“Rakernas I Partai mendorong pelaksanaan pilkada yang berbiaya rendah antara lain menerapkan e-voting, penegakan hukum bagi pelanggaran pemilu seperti money politic, serta mencegah pembiayaan rekomendasi calon atau mahar politik,” ungkap Jamaluddin.
Selain isu pembiayaan, poin rekomendasi tersebut juga menekankan pentingnya pembatasan biaya kampanye serta profesionalitas penyelenggara pemilu. Kata Jamaluddin, sistem pilkada yang bersih akan melahirkan pemimpin yang benar-benar berdedikasi bagi kesejahteraan rakyat, bukan bagi penyokong modal.
“Setiap tahapan pilkada harus memastikan kedaulatan ada di tangan rakyat, bukan pada kekuatan kapital. Dengan penegakan hukum yang tegas terhadap politik uang, kita menjaga muruah demokrasi kita,” tegas dia. (EKB)
