Subang, Demokratis
Ketua DPD Sundawani Wirabuana Kabupaten Subang, Yosep, angkat bicara terkait penanganan kasus dugaan aliran dana ilegal yang melibatkan Kepala Dinas Kesehatan, dr Maxi, dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Subang, Heri Sopandi.
Yosep secara tegas mendesak agar penanganan kasus yang saat ini bergulir di Polres Subang segera dialihkan atau ditarik ke Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat. Desakan ini muncul menyusul adanya kesan lamban dan kekhawatiran publik akan adanya upaya “meredam” perkara yang melibatkan pejabat tinggi daerah tersebut.
“Kami melihat penanganan kasus ini di Polres Subang terkesan berjalan di tempat. Publik bertanya-tanya, apakah ada kendala teknis atau justru ada upaya untuk mengulur waktu agar kasus ini meredup dengan sendirinya,” ujar Yosep kepada awak media (18/1/2026).
Kasus ini bermula dari laporan investigasi media online Triberita.com yang mengungkap adanya dugaan aliran dana sebesar Rp100 juta dari dr Maxi kepada Heri Sopandi, serta dugaan penggalangan dana lintas OPD mencapai Rp1 miliar.
Alih-alih memberikan klarifikasi yang transparan terhadap substansi temuan tersebut, Heri Sopandi justru melaporkan jurnalis Triberita.com ke Polres Subang dengan tuduhan UU ITE.
Menurut Yosep, pelaporan terhadap jurnalis tersebut diduga kuat merupakan bentuk pengalihan isu (diversi) untuk menutupi inti persoalan korupsi yang sedang diangkat ke permukaan.
“Seharusnya fokus utama penegak hukum adalah memeriksa kebenaran aliran dana miliaran rupiah tersebut, bukan malah mengkriminalisasi jurnalis yang menjalankan fungsi kontrol sosial. Jika di Polres Subang prosesnya lambat dan terkesan ‘masuk angin’, maka demi objektifitas, Polda Jabar harus segera mengambil alih,” tegasnya.
Lebih lanjut, Yosep menyatakan bahwa Sundawani Wirabuana akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Ia khawatir jika tetap ditangani di tingkat lokal, potensi intervensi kekuasaan akan sangat besar mengingat para pihak yang terlibat merupakan pejabat aktif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang.
“Kami ingin Subang bersih dari praktik transaksional jabatan. Jangan sampai hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, apalagi jika ada indikasi ingin diredam. Polda Jabar harus turun tangan agar transparansi dan keadilan benar-benar tegak,” pungkas Yosep. (Abh)
