Indramayu, Demokratis
Sebanyak 23 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, sampai saat ini belum menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk caturwulan ketiga pada tahun ajaran 2019-2020 yang biasanya jatuh tempo pada bulan April 2020.
Seperti yang diungkapkan oleh Ketua Badan Musyawarah Pendidikan Swasta (BMPS) Kabupaten Indramayu H Eno Suwarno kepada Demokratis, terlambatnya pencairan dana BOS tersebut membuat sejumlah sekolah kesulitan karena pendidikan yang dikelola swasta semua kebutuhan sekolah hanya mengandalkan dari dari BOS, termasuk pembayaran honor para guru. Sehingga proses kegiatan belajar dan mengajar sangat terganggu.
“Kami juga sudah menanyakan hal ini ke Dinas Pendidikan Provinsi di Bandung, kabar yang didapat bahwa pihak provinsi telah mengajukan data-data tersebut ke Pusat Jakarta. Adapun yang diterima jawabannya bahwa sudah pada tahap surat perintah pencairan dana (SP2D), namun sampai saat ini belum ada realisasinya,” ungkapnya, Selasa (16/5).
Eno Suwarno juga menyayangkan pihak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang masih menyisakan 23 SMK di Indramayu yang 16 di antaranya SMK Swasta dan 7 dari SMK Negeri yang belum menerima BOS.
“Hal itu menjadikan kredibilitas Kemenkeu dianggap kurang baik karena hingga batas pembayaran BOS pada caturwulan ketiga tahun ajaran 2019-2020 pada bulan April, faktanya hingga bulan Juni ini belum terbayar,” keluhnya.
Ia berharap peristiwa seperti ini jangan terjadi lagi pada tahun-tahun mendatang. Karena pada dasarnya semua sekolah sudah memenuhi persyaratan yang dibutuhkan seperti data pokok peserta didik (Dapodik). Sebab sekarang ini setiap sekolah swasta pada umumnya tidak lagi melakukan pungutan-pungutan dalam bentuk apapun yang memberatkan siswa atau orangtua.
“Sehingga BOS tersebut dianggap sebagai darah sekolah swasta sehingga bila BOS tersebut tersendat maka matilah sekolah swasta,” pungkas Ketua BMPS Kabupatan Indramayu. (S Tarigan)
