Tapteng, Demokratis
Rehabilitasi gedung Sekolah Dasar Negeri (SDN) 153010 Naipospos Barat I, Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Provinsi Sumatera Utara (Sumut), amburadul alias dikerjakan asal jadi.
Pasalnya, bahan bangunan yang dipakai seperti triplek plafon memakai bahan yang murahan. Akibatnya, plafon yang baru beberapa hari dipasang sudah ada yang retak, dari hasil pantauan awak media di lokasi, Rabu (4/2/2026).
“Iya pak, proyek sekolah baru selesai dikerjakan pada Desember 2025 lalu, sepertinya plafon tipis banget, coba harganya agak bagus tripleknya biar bertahan lama,” ucap salah seorang guru yang enggan disebutkan namanya kepada awak media.
Para guru di sekolah tersebut memohon kepada Dinas Kabupaten Tapanuli Tengah agar memantau ke lapangan dengan adanya proyek pembangunan rehab gedung SDN 153010 Naipospos Barat I yang diduga dikerjakan asal jadi.
Pekerjaan rehab yang dikerjakan rekanan kontraktor milik Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah itu berpotensi merugikan keuangan negara.
Juga atap seng yang baru saja diganti namun sudah bocor bahwa atapnya dipasang tidak sejajar yang seharusnya itu dilakukan dengan baik.
Di tempat yang sama, Ketua LSM LIPPAN Sumut Mangudut Hutagalung yang juga ikut mendampingi awak media ini mengutuk keras pekerjaan rehab yang seharusnya itu dilakukan tidak menimbulkan kecurangan.
“Dunia pendidikan kita sudah maju, pekerjaan yang bertujuan memberikan kenyamanan untuk generasi penerus bangsa kita saja diduga ada aroma korupsi, ini kan keterlaluan,” cetusnya dengan kesal.
Mangudut Hutagalung yang dikenal vokal yang bertugas di wilayah Sibolga – Tapteng itu meminta kepada Aparat Penegak Hukum harus turun untuk memeriksa pekerjaan yang diduga di-mark up rekanan kontraktor.
Oleh karena itu, ia mengharapkan Kajari Sibolga dan Kapolres Tapteng mengecek pekerjaan rehab gedung SDN 153010 Naipospos Barat I yang menghabiskan uang negara tidak sedikit.
“Dengan kasat mata saja, saya melihatnya banyak kejanggalan apa lagi penyidik di institusi aparat penegak hukum pasti lebih jeli menemukan kecurangan rehab gedung sekolah tersebut,” pintanya.
Diketahui, sejak pekerjaan dimulai, warga juga menilai tidak ada tanda-tanda transparansi di lokasi.
“Pihak pelaksana proyek disebut tidak memasang papan informasi kegiatan, padahal itu merupakan kewajiban utama sebagai bentuk pertanggung jawaban publik atas penggunaan uang negara,” terang warga sekitar.
Masyarakat menduga ada indikasi pelaksanaan asal-asalan dalam proyek yang disebut bersumber dari anggaran pusat melalui APBN Tahun Anggaran 2025.
Mereka mempertanyakan kemana arah dana yang nilainya cukup besar jika hasil pekerjaan masih jauh dari standar mutu yang layak. (NH)
