Bogor, Demokratis
Program pemerintah yang bertujuan mulia untuk pemenuhan gizii anak anak bangsa penerima manfaat di SPPG Banjarwaru kini menjadi sorotan serius. Sejumlah temuan di lapangan memunculkan dugaan adanya penyimpangan dalam pengelolaan anggaran, yang berpotensi mengarah pada tindak pidana korupsi.
Dugaan tersebut mencuat setelah muncul ketidaksesuaian antara nilai nominal pagu anggaran dengan realisasi penyediaan bahan pangan. “Kami menyesalkan atas ketidak layakan makanan yang didistribusikan oleh SPPG Banjarwaru Bogor yang sangat tidak layak,” statment masyarakat komite sekolah setempat.
Selain itu juga ditemukan pula distribusi buah dalam kondisi busuk dan tidak layak konsumsi kepada siswa penerima manfaat.
Beberapa pihak menilai kondisi ini tidak hanya mencederai tujuan program pemerintah, tetapi juga berpotensi merugikan keuangan negara apabila terbukti terdapat pengurangan kualitas maupun kuantitas yang tidak sesuai dengan perencanaan anggaran.
Komite sekolah mendesak aparat penegak hukum dan instansi pengawas BGN untuk segera melakukan audit investigatif secara menyeluruh, guna memastikan transparansi serta akuntabilitas pelaksanaan program pemerintah yang mulia ini.
Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak pengelola terkait dugaan tersebut. Prinsip praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan sembari menunggu hasil pemeriksaan dari pihak berwenang. (Anto)
