Indramayu, Demokratis
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, mengkritisi sejumlah capaian penting terhadap isi nota penjelasan Bupati Indramayu Lucky Hakim, atas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) tahun anggaran 2025 dalam pandangan umumnya yang disampaikan oleh anggota DPRD Fraksi PDI-P H. Edi Fauzi, dalam rapat paripurna pada Rabu (1/4/2026).
Di sektor keuangan daerah, Fraksi PDI-P menyoal capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mendapat 2,83 persen dari target Rp841,663 miliar menjadi Rp865,502 miliar. Namun capaian tersebut, dinilai masih harus menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk lebih maksimal menggali potensi sumber PAD. “Pendapatan ini patut diapresiasi, tapi harus diikuti dengan langkah konkret untuk terus mengoptimalkan potensi daerah,” ujar Edi Fauzi.
Di bidang lainya, Fauzi juga mengkritisi meningkatnya angka pengangguran dari 6,25 persen pada tahun 2024, menjadi 6,47 persen di tahun 2025. Kondisi ini dinilai kontra produktif dengan pertumbuhan industrialisasi serta capaian program perizinan, yang bahkan melampaui target.
“Fakta ini menunjukan bahwa iklim investasi dan kemudahan perizinan belum mampu menyerap tenaga kerja lokal secara optimal. Kami mendorong pemerintah daerah untuk memperbaiki kerja sama dengan pelaku industri agar memprioritaskan tenaga kerja lokal,” jelas Edi Fauzi.
Pada sektor pendidikan, capaian program Indramayu belajar disebut mencapai 95,40 persen. Namun menurut Fraksi PDI-P, masih tingginya angka anak tidak sekolah sejumlah 22,686 orang. Kemudian soal program beasiswa, satu mahasiswa per desa yang ditargetkan untuk 317 penerima, justru tidak terealisasi atau nol persen.
“Kami minta penjelasan dan langkah konkret pemerintah daerah, untuk menekan angka anak tidak sekolah, serta memastikan program beasiswa berjalan optimal sesuai harapan,” tegasnya.
Penanganan soal lingkungan juga menjadi sorotan. Meski capaian pengelolaan sampah dilaporkan hasilnya 103,31 persen, Fraksi PDI-P menilai bahwa kondisi di lapangan justru menunjukkan hasil sebaliknya dengan masih banyaknya temuan tumpukan sampah, dan keberadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang dinilai sudah tidak layak tampung.
“Angka capaian tersebut, patut dipertanyakan jika realitanya masih terjadi penumpukan sampah di berbagai wilayah Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di desa dan kecamatan,” ungkap Edi.
Dalam aspek birokrasi, meski reformasi birokrasi disebut meraih predikat memuaskan, namun Fraksi PDI-P menilai masih banyak organisasi perangkat daerah (OPD) yang diisi oleh pejabat pelaksana tugas (Plt) bahkan merangkap jabatan. Hal ini dinilai jelas berdampak pada kinerja dan pelayanan publik yang kurang efektif. “Konsep manajemen talenta seharusnya mampu mengisi kekosongan jabatan secara definitif. Namun kondisi ini menunjukkan bahwa reformasi birokrasi belum berjalan optimal,” keluhnya.
Fraksi PDI-P juga mengkritisi capaian penyediaan air bersih yang mencapai 124,96 persen. Mereka menilai kinerja Perumdam Tirta Darma Ayu (TDA) belum maksimal, karena ditandai dengan sejumlah keluhan masyarakat terkait pelayanan administrasi tagihan rekening dan terkait kualitas volume dan air yang keruh serta kerap mampet.
Selai itu, dalam penanganan banjir capaian program dinilai tidak sejalan dengan data di lapangan, jumlah desa terdampak banjir justru meningkat dari 17 desa pada tahun 2024, menjadi 23 desa pada tahun 2025. “Ini menunjukan lemahnya mitigasi bencana. Pemerintah daerah harus lebih serius dalam penataan sistem drainase, terutama di wilayah perkotaan,” katanya.
Secara keseluruhan Fraksi PDI-P menilai terdapat kesenjangan antara capaian angka program dengan realita di masyarakat. Mereka juga menyoroti dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kan kebutuhan riil masyarakat.
“Kami mendorong evaluasi menyeluruh terhadap program prioritas pemerintah daerah agar yang benar benar menyentuh permasalahan masyarakat dan memberikan rasa keadilan,” pungkas Edi Fauzi anggota Fraksi PDI-P Kabupaten Indramayu. (S Tarigan/Win)
