Oleh S Tarigan
1.000-an lebih massa aksi atas nama warga Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (KOMPI) demonstrasi ke Alun-alun Pendopo Kantor Bupati, Kamis (2/4/2026) lalu. Mereka menolak kebijakan revitalisasi tambak Pantura di wilayah Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.
Demonstrasi program revitalisasi tambak Pantura oleh Pemerintah Pusat dengan istilah Proyek Strategis Nasional (PSN) itu, berlangsung ricuh dan berbuntut panjang. Pendemo terlihat melakukan pengrusakan fasilitas umum (fasum) di lokasi aksi, yaitu di seputar taman Alun-alun Pendopo Kantor Bupati Indramayu, Lucky Hakim.
Merespons hal tersebut, Bupati Indramayu, Lucky Hakim, selaku pimpinan pemerintah daerah pasca demo mengimbau kepada warga pendemo yang merasa telah melakukan pengrusakan fasum dengan perkiraan senilai Rp100 juta itu, agar bersedia segera memperbaikinya. Jika tidak ada niat baik dan tanggung jawab, maka Bupati akan melakukan upaya hukum.
“Ini program proyek Pemerintah Pusat (PSN), dan sudah berulang pula dilakukan sosialisasi. Jadi, kalau mau protes jangan di sini, ya.. ke pusatlah. Lalu jika saya didorong untuk melakukan protes ke pusat ya.. eggak mau, eggak berani saya, itukan melawan undang-undang dan program Presiden Prabowo,” terang Bupati didampingi Kepala Dinas Pemukiman dan Pertanahan Pertamanan (DPKPP), Erpin Mapinda dan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla), Edi Kumaedi, saat itu (3/4/2026).
Dari ujaran Bupati itu, pada Sabtu (4/4/2026), warga KOMPI spontan tampak tersulut melakukan pengumpulan koin untuk Bupati, mereka ingin serius mengganti biaya kerusakan fasum di sekitar taman Alun-alun Pendopo akibat massa aksi. Pada Senin (6/4/2026), koin telah terkumpul dan diserahkan warga bersama Ketua KOMPI H. Darsam ke Pendopo Indramayu dengan suka rela guna menunaikan permintaan Bupati.
Menurut Dewan Kehormatan KOMPI H. Juhadi, ajakan Bupati untuk berdialog kembali nanti malam, dengan perwakilan sekitar 15-20 orang ditolak, karena ia menilai undangan dialog seharusnya disampaikan secara resmi melalui surat. Menurut pernyataan singkat dari Bung Hatta koordinator umum (Kordum) aksi masa KOMPI, pasca demo berharap ada win-win solution yang berprikemanusiaan adil dan beradab, atas revitalisasi lahan tambak di Pantura Indramayu.
Berdasarkan hasil jumpa pers, Direktur Jendral Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Dr. Tb Haerul Rahayu mengatakan, bahwa terkait aksi menolak program proyek revitalisasi ikan nila di wilayah Pantura Indramayu pada Minggu (5/4/2026) di Pendopo Indramayu, pihaknya siap berkoordinasi kepada semua pihak, termasuk siap hadir pada acara audiensi dengan DPRD Indramayu.
Diketahui bahwa KH. Juhadi Muhamad, pendiri sekaligus sebagai Dewan Kehormatan KOMPI itu, ia bukan hanya sebagai pengusaha tambak saja, tapi lebih dari itu ia juga sebagai penggerak lokomotif marwah Nahdliyin sebagai pejabat Pengurus Cabang NU Jawa Barat. Dan menurutnya, wilayah yang terdampak PSN ini adalah 4 kecamatan dan 7 desa se-Kabupaten Indramayu.
Pada Selasa (7/4/2026), tampak terselenggara acara audiensi massa perwakilan KOMPI bersama DPRD Indramayu dan dinas terkait dengan kesimpulan belum ada kejelasan. Sehingga menurut Ketua KOMPI H. Darsam, bahwa KOMPI akan demo lagi dengan sebanyak 10.000 orang ke Pendopo Indramayu dengan tuntutan tetap menolak PSN dengan bentuk program revitalisasi tambak untuk budi daya ikan nila.
Kabar terakhir (10/4/2026) dari Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu Edi Kumaedi, saat menerima Demokratis di ruang kerjanya menyimpulkan bahwa tuntutan tolak revitalisasi oleh warga petani tambak dan nelayan dalam KOMPI akan diupayakan untuk beraudiensi dengan Kementerian Perikanan dan Kelautan di Jakarta pada Senin depan. ***
Penulis adalah wartawan Demokratis Indramayu
