Jakarta, Demokratis
Pada awal tahun 2020 lalu, publik dibuat heran dengan pengadaan pengeras suara atau toa peringatan banjir senilai Rp 4 miliar oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Namun setelah lama dipasang, Gubernur Anies Baswedan baru sekarang menentang program ini.
Dalam rapat pimpinan bersama jajaran SKPD DKI, Anies mengatakan penggunaan toa dalam early warning system (EWS) tak efektif. Bahkan, ia menyebut alat ini tidak mencerminkan nama EWS itu sendiri.
Sebab, sekadar pengumuman lewat pengeras suara tak bisa dikatakan sebagai sistem. EWS yang tepat menurutnya adalah jaringan yang dibangun antara tiap SKPD untuk bisa mengambil tindakan ketika banjir akan datang.
“Ini bukan early warning system, ini toa. Kalau early warning system itu begini, kejadian air di Katulampa sekian, lalu dari Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, MRT, Satpol PP, seluruhnya itu tahu wilayah mana yang punya risiko. Jadi, sebelum kejadian kita sudah siap,” kata Anies dalam tayangan Youtube Pemprov DKI yang dikutip, Jumat (7/8/2020).
Selama ini, kata Anies, penggunaan toa tersebut tidak membuat penanganan banjir lebih dini. Pasalnya meski sudah dipasang di 15 kelurahan, para petugas seperti merasa banjir baru datang satu kali.
“Hari ini, kalau kejadian, seakan-akan ini banjir pertama. Kita menanganinya malah ad hoc. Padahal, tanah ini sudah puluhan tahun kena banjir,” jelasnya.
Menurutnya, toa ini hanya cocok dipasang di Jepang, tempatnya membeli. Sebab, bencana yang terjadi di negeri Sakura itu adalah tsunami setelah gempa.
Situasi ini berbeda dengan Jakarta yang tidak perlu peringatan untuk tsunami dalam menangani banjir. Cara memberikan peringatan adalah dengan memprediksi keadaan air di hulunya.
“Kalau bendungan Katulampa sampai Jakarta berapa jam? Bisa diberi tahu pakai apa? Segala macam bisa. Perlu pengadaan? Enggak perlu,” kata Anies.
Karena itu, Anies meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI tak lagi melanjutkan program pengadaan toa banjir lagi. Ia minta peringatan kepada warga disampaikan dengan cara yang lebih efektif, yakni lewat media sosial dan pengumuman masjid.
“Jangan diteruskan belanja (toa) ini. Toa ini sudah terlanjur ada, ya sudah dipakai. Tapi, tidak usah ditambah. Lalu bangunnya sistem, jangan bangun toa seperti ini,” pungkasnya.
Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) M Ridwan menggatakan, pengadaan toa ini bernama Disaster Warning System (DWS).
Perangkat ini tergabung dalam sistem peringatan dini atau Early Warning System (EWS) BPBD DKI.
“Tahun 2020 pengadaan enam set DWS,” ujar Ridwan saat dihubungi, Rabu (15/1/2020).
Enam set DWS ini dianggarkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020. Anggarannya terbagi menjadi dua komponen mata anggaran yakni untuk pemeliharaan dan pengadaan DWS.
“Pemeliharaan DWS, anggaran Rp 165.000.000, Pengadaan DWS 6 set, anggaran Rp 4.073.901.441,” jelasnya.
Dari foto yang diberikan Ridwan, DWS ini merupakan perangkat yang terdiri dari empat toa dan tiang. Nantinya peringatan bencana dari BPBD akan diumumkan melalui toa di DWS ini.
Menurutnya, toa yang terpasang bukan hanya sekadar pengeras suara biasa. Perangkat ini juga mencakup beberapa alat EWS seperti Automatic Weather Sensor (AWS) dan Automatic Water Level Recorder (AWLR).
“Alat kami memang pakai toa tapi bukan menggunakan toa yang ada di mesjid,” jelasnya. (Albert HS/Red)
