Indramayu, Demorkatis
Ratusan jurnalis/wartawan di Kabupaten Indramayu yang tergabung dalam Koalisi Pers Untuk Demokrasi (KPUD) menggelar aksi unjuk rasa di gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Senin (14/09). Aksi KPUD tersebut merupakan buntut dari pembasatan peliputan dan pengusiran sejumlah jurnalis pada kegiatan tahapan pendaftaran pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati pekan lalu.
Dalam orasi yang terdengar, wartawan KPUD menuntut Ketua KPU, Ahmad Toni Fatoni, segera mundur dari jabatannya. Selain itu, KPUD juga meminta KPU membuka akses seluas-luasnya bagi wartawan dalam peliputan seluruh tahapan.
“Kami juga mendesak pemanfaatan media centre KPU sesuai mekanisme. Tiga tuntutan ini harga mati bagi kami,” tegas Koordinator Lapangan aksi KPUD, Iksan Mahfudz.
Di tengah aksi, massa KPUD juga menyuguhkan teatrikal kesenian tradisional Indramayu yakni kuda lumping dan berokan (berokan; yang dekat dengan bentuk-bentuk mitis totemistik dari binatang seperti buaya, wajah raksasa).
Kedua tampilan kesenian itu menurut KPUD sebagai simbol keserakahan dan kerakusan para komisioner dan kesekretariatan KPU selama ini.
“Simbol faktual KPU saat ini disimbolkan dengan kuda lumping dan berokan. Kami ingin menyadarkan KPU bahwa sebagai penyelenggara harus transparan pada segala hal,” ujar salah seorang orator aksi.
Demo yang dikawal ketat serta dijaga ratusan aparat kepolisian dilanjutkan dengan audiensi perwakilan massa dengan komisioner KPU.
Dalam pertemuan, Ketua KPU, Ahmad Toni Fatoni, menyatakan belum bisa memenuhi tuntutan mundur dirinya sebagai ketua. Namun untuk akses peliputan dan media centre, dirinya berjanji akan mewujudkannya segera.
“Kalau tuntutan pengunduran diri saya, akan dikoordinasikan dengan KPU Pusat. Yang jelas, saya secara pribadi meminta maaf kepada rekan-rekan wartawan di Indramayu,” ketus Toni.
Ratusan jurnalis selanjutnya membubarkan diri usai Toni menyampaikan permintaan maaf. Dengan pengawalan ketat aparat, massa kemudian bergerak menuju titik kumpul awal yaitu di Islamic Centre.
“Tuntutan kami sederhana, namun salah satu poinnya tidak bisa dijawab hari ini oleh Ketua KPU. Selanjutnya kami akan menempuh jalur hukum atas kasus pengusiran wartawan,” tutup Iksan. (RT)
