Spekulasi politik menerpa Kerajaan Malaysia dari informasi membelotnya empat dari ahli perlemen partai UMNO mendukung Anwar Ibrahim menyusul banyak lagi gabung koalisi oposisi. Sekarang posisi mayoritas PM Muhyiddin Yassin ada 113 kursi melawan oposisi 109 kursi dari total 222 kursi. Akankah Anwar Ibrahim melenggang sukses menjadi Perdana Menteri?
Persoalan goncangnya Pemerintahan Malaysia di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin yang baru berusia tujuh bulan (Februari-September 2020) menjadi isu spekulasi. Persoalan tersebut menimbulkan spekulasi serius bagi para pemerhati politik tanah semenanjung tersebut. Mengingat recovery ekonomi akibat krisis Covid-19 mulai membaik. Malaysia kini memerlukan pemulihan ekonomi dan nengatasi masalah akibat Covid-19.
Apakah dampak kegoncangan itu menyebabkan PM Muhyiddin akan jatuh di pertengahan jalan sebelum masanya Pilihan Raya (PRU) tahun 2022 atau tidak. Semua opsi kemungkinan itu dapat saja terjadi. Tidak sesiapa yang dapat mengetahui dengan pasti.
Yang jelas asal muasal kegoncangan adalah muncul berita bahwa ada empat orang ahli perlemen dari unsur partai UMNO keluar dari aliansi Mufakat Nasional (MN) seraya menyatakan mendukung oposisi pimpinan Tan Sri Anwar Ibrahim. Bersamaan dengan itu oposisi menegaskan bahwa kini Pakatan Harapan (PH) atau oposisi menjadi mayoritas di perlemen. Sebab, ada lagi yang akan menyusul dukung Anwar Ibrahim dalam sidang perlemen yang dirancang pada 2 November 2020 yang akan datang.
Tujuan utamanya menganjurkan perlemen bersidang adalah menetapkan Anwar Ibrahim dari PH membentuk pemerinthan baru, mengganti PM Muhyiddin sekarang.
Tan Sri Anwar Ibrahim seperti dipublikasikan media resmi Malaysia Blomberg Morning Briefing edisi 25 September 2020. Ia telah coba menghubungi Dipertuan Agong untuk menghadap kebawah duli beliau untuk menyampaikan laporan situasi itu, untuk mengambil langkah kearah penggatian PM. Hanya permohonan belum dapat dikabulkan disebabkan yang Dipertuan Agong dalam keadaan kurang sehat masih dirawat. Dengan demikian harus menunggu.
Memang demikianlah skenario kenegaraan Malaysia. Yang keberadaan Dipertuan Agong simbol monarki kekuasan tinggi melalui restu beliaulah proses politik dijalankan. Selebihnya ada sidang perlemen, ada koalisi partai-partai, ada pilihan raya.
Anisah Shukry dalam artikelnya di bawah judul Malaysia’s King Has Several Options After Anwar’s Power Play. Yang Dipertuan Agong mempunyai beberapa opsi terhadap power yang diperoleh Anwar Ibahim (Blomberg Morning Briefing, 24/8/20). Ia menulis bahwa salah satu pilihan opsi jika perlemen dibubarkan ada tempo 60 hari untuk melaksanakan Pilihan Raya. Demikian Anisah Shukry ekspert analis politik dari Putra Jaya, Kuala Lumpur.
Penulis percaya semua ini terletak pada kebijakan kepada yang Dipertuan Agong. Tidak pasti akan serupa dengan ke penggantian PM Mahathir Mohamad kepada PM Muhyiddin Yassin. Meski pemihakan perlemen mayoritas kepada Tan Sri Anwar Ibrahim tercapai.
Jakarta, 27 September 2020
*) Masud HMN adalah Doktor Dosen Pascasarjana Univeritas Muhammadiyah Prof Dr Hamka (UHAMKA) Jakarta. e-mail: masud.riau@gmail.com
