Depok, Demokratis
Program berobat gratis dengan hanya bermodal Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diwacanakan oleh pasangan calon Wali-Wakil Wali Kota Depok, Pradi Supriatna-Afifah Alia menuai sorotan banyak pihak. Ide ini dinilai sangat penting karena menjadi solusi bagi warga kurang mampu.
Terkait hal itu, Ketua DPD Partai Golkar Depok, Farabi A Rafiq ikut angkat bicara. “Jadi kesehatan nomor satu, Pilkada juga nomor satu. Itu harus berjalan sinergis,” katanya dikutip pada Senin, 19 Oktober 2020.
Sebagai seorang dokter, Farabi mengakui, banyak keluhan yang kerap ia dengar dari warga terkait biaya pengobatan. Terlebih bagi mereka yang memang berlatar belakang dari ekonomi kurang mampu. Namun sayangnya persoalan ini terkesan luput dari pantauan mereka yang nyinyir akan program tersebut.
“Kita tahu rakyat Depok ini sering mengeluh, orang berobat enggak punya duit. Ini kenyataan, jangan ngomong ini itu, deh, jangan bilang omong kosong, deh,” tuturnya dengan nada geram. Farabi bahkan mengakui dirinya, Afifah dan bahkan sejumlah politisi Golkar yang lain kerap merasakan kepedihan warga sehingga harus berbuat lebih.
“Lihat rakyat bagaimana, rakyat itu teriak mau berobat pas enggak punya duit, harus utang sana sini. Bu Afifah sering dimintai tolong, Bu Wenny dari DPR RI fraksi Golkar juga, rumah sakit saya apalagi,” ujarnya
Tak hanya itu saja, Golkar melalui Komisi D di DPRD Depok, kata Farabi, bahkan kerap kali bersitegang dengan pihak rumah sakit untuk membantu warga yang membutuhkan.
“Bu Komisi D sering mencak-mencak di rumah sakit lain karena rakyat enggak punya uang ingin berobat. Ini enggak boleh terjadi. Karena kita komitmen kesehatan nomor satu.”
Menurutnya, program yang digulirkan Pradi-Afifah sangat bisa diterapkan dan bukan omong kosong. Caranya adalah bersinergi dengan BPJS.
“Jangan dipleset-plesetin lah, bilang ini melawan BPJS. Mana ada melawan negara, enggak ada yang bisa melawan konstitusi. Konstitusinya jelas, BPJS kita bersinergi.”
Sebagai contoh, lanjut Farabi, adalah Bekasi.
“Lah wong sudah ada contohnya kok Bekasi. Ketua Golkar bekasi itu wali kotanya Bekasi.”
Putra pedangdut legendaris A Rafiq ini juga mengatakan, memang saat baru pertama program itu digulirkan di Bekasi sempat ada tumpang tindih aturan namun akhirnya bisa berjalan setelah direvisi.
“Masa Kota Depok enggak bisa. Nah kita merasa karena Bu Afifah berbarengan dengan kita, maka kita mau program ini berjalan dengan baik, supaya rakyat enggak stres lagi soal duit.”
Farabi menegaskan, jangan sampai pelayanan hanya bersifat pencitraan semata. “Ada orang sakit dijengukin, pas mau dibawa kerumah sakit pada mundur, karena pakai DP dan sebaginya. Tapi kalau dijamin kesehatannya maka terobati smua warga Depok,” ujarnya
Tentunya, lanjut Farabi, harus ada payung hukum yang baik agar tidak tumpang tindih. Ia pun yakin di bawah kepimpinan pasangan nomor urut satu (Pradi-Afifah) program itu bisa berjalan dengan baik.
“Pertanyaan saya ada enggak sih warga Depok yang punya KTP Depok tapi enggak bisa bayar BPJS? Banyak kan. Terus kalau mau berobat gimana. Harus urus ini itu. Nah kalau anak kejang gimana? Apa kejangnya disuruh besok aja, kalau lahir gimana.”
Sulitnya akses berobat lantaran birokarsi yang rumit sering dialami warga miskin di Kota Depok. “Rakyat masih terjadi hal seperti itu, sehingga perlulah program yang menaungi itu. Berobat nomor satu, Pilkada juga nomor satu,” katanya. (Tholib)
