Jakarta, Demokratis
Riefky Harsya Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat menyatakan Fraksi Partai Demokrat menerima pertanggung jawaban atas pelaksanaan APBN 2018 meski diketemukan sejumlah kekurangan.
“Laporan penggunaannya sendiri sudah baik walau masih perlu beberapa perbaikan lagi,” kata Riefki Harsya seusai menyampaikan sikap 10 Fraksi atas Pelaporan dan Pertanggung Jawaban (PPA) APBN 2018 dalam Sidang Paripurna DPR di Jakarta akhir bulan Agustus 2019 lalu yang dihadiri Menteri Keuangan serta jajaran Departemen Keuangan.
Ia tidak sependapat jika disebutkan PPA 2018 dilaksakan lebih buruk dibandingkan dengan tahun sebelumnya seiring dengan melemahnya ekonomi global.
“Buktinya adalah realisasi penerimaan negara lebih besar Rp 1.943,7 triliun dari Rp1.894,7 triliun yang ditetapkan dalam APBN 2018. Artinya berarti berlebih 102,6 persen,” paparnya.
“Walau memang dari sisi hutang pemerintah masih tergantung pada hutang di dalam negeri dan hutang asing untuk menutup defisit,” kata cucu Gubenur Bank Indonesia Jusuf Muda Dalam almarhum ini.
Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah menyadari masih perlu ruang perbaikan menyangkut akuntabilitas laporan keuangan yang akan dilakukan secara intensif antara internal pemerintah dengan Badan Pemeriksa Keuangan.
Termasuk di sini, kata Sri, yang terkait sistem pengendalian maupun kesesuaian terhadap perundang-undangan.
“Pemerintah sudah tentunya akan senantiasa akan meningkatkan kinerja APBN agar pelaksanaannya dilakukan secara bersih, bebas dari korupsi,” paparnya.
“Serta berkomitmen dalam menciptakan instansi wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Dengan memberikan reward and punishment yang makin jelas, tegas, terukur,” tandasnya.
Dari 10 Fraksi di DPR, sebanyak 8 fraksi termasuk Fraksi Partai Demokrat menyetujui PP APBN 2018. Sedangkan fraksi oposisi PKS menerima dengan catatan, Fraksi Partai Gerindra dalam sikapnya menyatakan belum bisa menyetujui PP APBN 2018. (Erwin Kurai)
