Oleh Serosa Putra
China terlibat dalam kampanye jangka panjang dan secara konsisten melakukan paksaan kepada Negara Asia Tenggara untuk mengabaikan hak sah dalam Laut China Selatan. Tentu saja ini menjadi perhatian dunia dan hukuman dari dunia internasional karena begitu egois dan tidak mempertimbangkan hak asli daripada negara tetangga.
Apa yang dilakukan oleh China telah menghalangi Vietnam dan aktivitas minyak dan gas bumi di kawasan Asia Tenggara. Tindakan terkini dari China pada lautan Vietnam bertentangan dengan pernyataan Menteri Pertahanan China Wei Fenghe pada dialog di Shangrila bulan Juni 2019 yang menyatakan bahwa Beijing akan mempertahankan pola yang akan mengembangkan perdamaian.
Ketegangan berkembang belakangan ini, ketika survei China terhadap kapal Haiyang Dizhi 8 dan kapal pengawal memasuki perairan Kawasan Ekonomi Eksklusif Vietnam. Perilaku China menjadi tantangan apalagi sejak China mulai menempatkan banyak kapal di daerah Laut China Selatan.
Negara Asia Tenggara perlu untuk mendemonstrasikan persatuan dan pandangan yang jelas untuk melindungi hak mereka terkait hukum internasional. Ini juga termasuk hubungan yang jelas dan timbal balik antara Negara Asia Tenggara sebagai sebuah grup untuk melawan kelebihan China apalagi China menghalangi negara regional untuk melaksanakan aktifitas hukum di lautan China Selatan dan mengintervensi hal kedaulatan. Usaha untuk bekerja sama secara grup menjadi wajib karena hal itulah yang memberikan kapasitas untuk melawan China.
Perancis, Jerman, dan Inggris, dalam pernyataan bersama, mengungkapkan kekhawatiran mereka dengan siatuasi yang sedang terjadi di kawasan Laut China Selatan yang dapat mengarah kepada ketidakamanan dan ketidakstabilan pada kawasan tersebut. Mereka menyebutkan bahwa semua negara pesisir harus melakukan langkah yang tepat untuk mengurangi tekanan dan berkontribusi untuk mempertahankan dan mempromosikan perdamaian, keamanan, kestabilan pada kawasan tersebut termasuk menjaga hak untuk daerah pesisir pada kawasan perairan, kebebasan dan hak untuk melakukan navigasi dalam dan di atas kawasan Laut China Selatan.
Tiga negara tersebut sangat menyambut baik negosiasi yang sedang berjalan antara Negara Asia Tenggara dengan China dalam rangka menyusun kode etik berdasarkan aturan, yang efektif dan konsisten dengan UNCLOS pada kawasan Laut China Selatan dan mendorong perkembangan terhadap kesimpulan awal.
Dalam pertemuan terkini antara pimpinan Filipina Duterte dan Presiden China Xi Jinping, Xi mengulangi posisi pemerintahannya yang tidak mengenali adanya putusan pengadilan dan tidak akan bergeming dari posisinya. China mengklaim bahwa daerah perairan yang menjadi konflik, termasuk perairan dekat daratan Filipina dan telah menolak putusan peradilan internasional dari PBB tahun 2016 yang menyatakan bahwa tuntutan terhadap Laut China Selatan tersebut tidaklah beralasan dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas.
Beijing jelas mengindikasikan kunjungan Presiden Filipina Rodrigo Duterte bahwa posisinya di Laut China Selatan tidak dapat dinegosiasikan dan menjadi alasan. Duterte sekarang sedang memberikan tekanan kepada domestik Filipina untuk menantang China setelah secara luas mengenyampingkan kebuntuan selama bertahun-tahun, dengan tekanan tinggi setelah ledakan kapal ikan milik China dan tenggelamnya kapal Filipina pada bulan Juni 2019 pada area lautan konflik (Recto Bank, 150 Km dari Pulau Palawan Filipina).
Xi, dengan gerakan liciknya, mengajukan usulan bahwa sebaiknya dua negara mengeyampingkan perselisihan dan menghapus gangguan eksternal terhadap Lautan China Selatan dan membuat gelombang yang lebih besar dalam pengembangan bersama atas minyak dan gas bumi lepas pantai di daerah tersebut.
Ratusan kapal bersenjata maritim China secara teratur dan ilegal beroperasi di daerah laut pulau Pagasa (Thitu), mengancam aktivitas dari para penduduk lokal dan nelayan Filipina. Kedaulatan dari negara Filipina dilanggar dengan adanya empat kapal perang China dan kapal induk Liaoning secara ilegal melewati lautan Filipina beberapa waktu yang lalu.
Penjaga keamanan kapal China juga telah melanggar lautan Malaysia pada bulan Mei 2019 dengan berpatroli pada kawasan Luconia di daerah Zona Ekonomi Eksklusif Malaysia.
Bahwa terdapat kesepakatan bulat di antara komunitas internasional untuk menyatakan bahwa aksi China sebagai taktik mengintimidasi dan ini jelas nyata terjadi. Sama halnya ketika China sudah berniat untuk tidak mempercayai negara tetangga atau menghormati komunitas internasional dengan mempertahankan tindakan mengintimidasi.
China selalu mengungkapakan bahwa bekerja sama untuk mengatur isu dan mempertahankan menahan diri dan menghormati kebebasan bernavigasi dalam dan di atas daerah Lautan China Selatan. Tetapi, faktanya, China mengeksekusi hal yang berlawanan dengan apa yang dikatakan yang mengagetkan komunitas internasional.
Bagian dari Lautan China Selatan adalah yang diklaim oleh Taiwan, Brunei, Malaysia dan Vietnam. China selalu memprovokasi apa yang disebut dengan sembilan titik imajiner untuk menandai hak bersejarah pada wilayah yang menjadi dasar dari peta tidak jelas yang muncul pada tahun 1940-an. China selalu berusaha untuk mengingatkan daerah dan negara penuntut bahwa niat China untuk di atas segalanya dan seharusnya bersatu dengan pihak lain.
Tipe cara mengintimidasi dan cara paksaan tersebut menimbulkan keraguan atas kredibilitas Beijing. Selain itu, China juga melakukan militarisasi terhadap pulau yang direklamasi di daerah tersebut dengan motif yang jelas dirasakan untuk mengitimidasi bangsa kecil di kawasan tersebut.
Jelas ada pelanggaran terhadap aturan yang berlaku dan tatanan damai di dunia internasional pada Kawasan Asia Tenggara. Eskalasi usaha dari China untuk mengintimasi negara lain untuk mengembangkan sumber daya pada Lautan China Selatan mengganggu dan merupakan sebuah kemalangan.
Tindakan China kontradiktif dengan visi regional untuk menjadi kawasan Laut China Selatan yang bebas dan terbuka bagi semua bangsa, baik kecil maupun besar, dan aman dengan kedautan masing-masing, bebas dari paksaan dan mampu mengejar konsistensi pertumbuhan ekonomi yang dapat diterima dengan aturan dan norma internasional.
ASEAN, jika menghendaki untuk melakukan sesuatu pada kawasan Indo Pasifik, harusnya tegas dengan kepemilikan pada kawasan Laut China Selatan. Sekumpulan pendekatan oleh ASEAN terhadap niat buruk China, merupakan satu-satunya jalan keluar terkait China. Blok politik yang kuat dari negara ASEAN, yang dilakukan secara kolektif, dapat menahan melawan kelebihan China dalam kawasan tersebut. Hal ini sangat jelas untuk dimengerti bahwa China sampai saat ini, telah suskes untuk membelah persatuan pada negara ASEAN dengan sangat efektif dan dengan mudah memecah belah antara satu dengan lainnya. Beberapa keputusan yang sulit dan berani sebagai bagian dari ASEAN merupakan hal yang mandatory untuk menyelamatkan masa depan. ***
