Jakarta, Demokratis
Awalnya kunjungan Komite IV DPD RI dalam rangka pengawasan hasil audit dengan Opini WTP di Provinsi Sumatera Barat, yang diikuti dengan sebagai upaya mendorong LKPD yang transparan, akuntabel dan berkualitas.
Setela bertemu perwakilan BPK Sumbar, hasilnya malah tidak seperti yang diharapkan. Inspektorat tidak independen dan masih seperti dulu, serta tata kelola yang menghasilkan kemiskinan jadi melebar.
Pertanyaaan kritis dilontarkan oleh senator Bangka Belitung yang juga mantan Bupati Darmansyah. Ia berpendapat bahwa seharusnya WTP berkorelasi positif terhadap peluang-peluang tindak pidana korupsi karena hasil opini WTP ternyata tidak menjamin bahwa tidak ada korupsi di daerah.
”Untuk itu hasil pemeriksaan yang lebih berkualitas kami mendukung bahwa pemeriksaan kinerja dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan laporan keuangan,” ujar Darmansyah menagih pada BPK.
Wakil Ketua Komite IV DPD RI Elviana menyampaikan sikap lebih lunak bahwa kunjungan kerja DPD di Provinsi Sumatera Barat dalam rangka tindak lanjut atas ikhtisar hasil pemeriksaan (IHPS) BPK RI semester I tahun 2020 sebagai bentuk implementasi dan tanggung jawab DPD RI dalam pengawasan penggunaan APBN.
Elviana menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah di Sumatera Barat, baik pemerintah provinsi maupun seluruh pemerintah kabupaten/kota yang meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) TA 2019.
“Capaian WTP 100% ini harus terus dipertahankan dan catatan-catatan serta rekomendasi yang diberikan oleh BPK harus menjadi perhatian seluruh pemerintah daerah, khususnya di Provinsi Sumatera Barat, serta opini WTP yang diperoleh supaya dijadikan sebagai pendorong agar LKPD pada tahun-tahun mendatang lebih transparan, akuntabel dan berkualitas,” tegas Elviana yang berdarah Minang tapi hidup di Jambi.
“Berulangnya temuan tentang penatausahaan aset, seharusnya ada solusi agar tidak terjadi temuan yang sama pada di masa datang,” kata Misharti anggota DPD asal Riau yang kaya minyak.
Misharti mempertanyakan temuan di lapangan bahwa ternyata opini WTP tidak sebanding dengan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah.
“Daerah yang mendapatkan opini WTP beberapa kali belum tentu masyarakatnya sejahtera, sehingga harus didorong supaya hasil opini WTP bisa berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah,” ucap tokoh pendidikan di Riau ini.
Senator Maluku Utara Matheus Stefi berpendapat, opini WTP dari BPK merupakan kebanggaan bagi Pemda, namun yang menjadi persoalan adalah jika saat ini dikeluarkan opini WTP, tapi beberapa tahun mendatang ternyata ditemukan permasalahan pada penggunaan anggaran pada laporan keuangan tersebut. “Bagaimana tanggung jawab BPK terkait hal ini,” tanyanya.
“Di NTT lima kali berturut-turut berpredikat WTP, namun selama bertahun-tahun kami juga menyandang predikat peringkat ketiga provinsi termiskin di Indonesia,” kata Asyera senator dari NTT.
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Sumatera Barat, Yusnadewi membenarkan bahwa opini WTP memang tidak menjamin bahwa daerah tersebut bebas dari penyimpangan.
“Bahwa opini WTP yang dikeluarkan BPK tidak menjamin bahwa LKPD tidak ada penyimpangan, mungkin masih ada penyimpangan namun sifatnya tidak material, maka bisa diberikan opini WTP. Sosialisasi ini perlu terus dilakukan agar tidak terjadi misinterpretasi di masyarakat,” tandasnya.
Yang mengejutkan Kepala BPK Perwakilan Sumbar juga menyampaikan adanya tren penurunan atas temuan-temuan di Sumatera Barat atas satuan pengendali intern (SPI) maupun kepatuhan.
Di tempat yang sama senator Sulawesi Barat Ajbar menyoroti tentang temuan klasik tentang penatausahaan aset daerah. Ia mempernyatakan apakah Inspektorat di Pemda bisa untuk tidak di-SK-kan oleh kepala daerah agar bekerja independen.
“Hal ini untuk menjaga agar Inspektorat bekerja independen, tidak di bawah kendali taktis Pemda,” katanya. (Erwin Kurai Bogori)
