Jakarta, Demokratis
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta semua stakeholder yang terlibat dalam Pilkada untuk mengawal hari pemungutan suara pada tanggal 9 Desember besok. Ini supaya keberhasilan dalam menjaga tahapan Pilkada sebelumnya tidak sia-sia.
“Kita mengharapkan semua tahapan Pilkada dapat berjalan aman dan lancar, aman dari potensi gangguan konvensional, baik kekerasan, konflik dan gangguan-gangguan lain dan juga secara spesifik di tengah pandemik ini kita menjaga agar semua tahapan Pilkada termasuk tanggal 9 Desember besok itu tidak menjadi media penularan Covid-19 karena adanya potensi interaksi dan juga potensi kerumunan,” kata Tito di Kantor Kemendagri, Selasa (8/12).
“Kita melihat bahwa memang masih ada terjadi pelanggaran, baik pelanggaran dalam bentuk Peraturan KPU maupun juga ada pelanggaran Covid-19, tapi dari UU atau PKPU memperbolehkan adanya kegiatan tatap muka tidak lebih dari 50 orang, dialog dari lebih kurang 70 ribu lebih saya kira kegiatan tatap muka dialog yang ada sekitar 2,2 persen terjadi pelanggaran,” lanjut Tito.
Tapi, pelanggaran yang terjadi, kata Tito, bukan hanya pelanggaran protokol Covid-19, namun juga pelanggaran-pelanggaran yang lain. Dan dalam Pilkada sebelumnya juga pelanggaran itu selalu ada.
“Kita melihat bahwa meskipun 2,2 persen terjadi pelanggaran protokol kesehatan, namun kita melihat tidak terlalu signifikan, kita tidak ingin menyepelekan 2,2 persen, ” ujarnya.
Tito juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Bawaslu yang telah bertindak tegas. Ucapan terima kasih dan apresiasi juga disampaikan kepada seluruh aparat keamanan khususnya Polri, TNI dan Satpol PP yang segera mengambil tindakan terhadap bentuk-bentuk pelanggaran mulai dari yang ringan, teguran, sampai ke pembubaran. Bahkan ada yang bergulir ke proses pidana.
“Semua melakukan monitoring dan kita melakukan sharing informasi, sehingga setiap ada pelanggaran hari itu cepat dilakukan juga tindakan,” ungkapnya.
Tito bersyukur, semua langkah-langkah ini membuahkan hasil yang cukup baik. Setidaknya dengan data pelanggaran yang terjadi, dimana hanya terbatas 2,2 persen pelanggaran dari sekian ribu kegiatan kampanye yang telah dilakukan. (Jp/Dem)
