Jakarta, Demokratis
Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Heru Dewanto mengatakan, beberapa dekade dari sekarang Indonesia akan menghadapi implementasi besar-besaran kendaraan listrik atau electric vehicle (EV), connected-autonomous vehicles atau kendaraan otonom terkoneksi (CAV), dan Mobility as a Service (MaaS).
“Ada empat fitur utama yang menandai tren transportasi dan mobilitas masa depan, yakni autonomous, connected, electrified, and shared (ACES), belum lagi potensi teknologi blockchain yang dapat melengkapi fitur-fitur ini dalam waktu dekat,” ujarnya dalam keterangannya, Jumat (18/12).
Indonesia saat ini tengah berada dalam fase ke 4 evolusi transportasi perkotaan, di mana platform ride-hailing (layanan online) menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. “Layanan kendaraan online adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya,” imbuhnya.
Menurutnya, inovasi teknologi di berbagai negara di seluruh dunia masih berlangsung dalam bentuk dan kecepatan yang berbeda-beda berdasarkan faktor sosial ekonomi, norma sosial budaya, pembangunan infrastruktur transportasi perkotaan, serta kualitas dan ketersediaan angkutan umum.
Indonesia sendiri saat ini tengah membangun proyek Kereta Cepat yang pertama sepanjang 140 kilometer dengan rute Jakarta-Bandung. Bila dibandingkan dengan Tiongkok yang telah memiliki jaringan kereta cepat mencapai 36 ribu kilometer, Indonesia memang masih ketinggalan.
Namun demikian, inovasi teknologi di sektor transportasi terus dilakukan. Bahkan, penelitian dan pengembangan kendaraan listrik tanpa pengemudi atau kendaraan listrik otonom juga menjadi perhatian pemerintah Indonesia.
Sementara itu, Guru Besar ITB Bambang Riyanto Trilaksono menjelaskan, hingga tahun 2025, ada 10 juta kendaraan listrik otonom akan digunakan di jalan. “Dalam satu dekade, fully autonomous vehicle merupakan keniscayaan,” kata Bambang.
Ia menyebut, Presiden Joko Widodo memang pernah menyatakan bahwa ibu kota negara yang baru nantinya akan menerapkan electric vehicle maupun autonomous vehicle sebagai bagian dari transportasi publik, baik backbone maupun feeder. Sejumlah negara di dunia telah melakukan ujicoba penggunakan kendaraan listrik otonom, seperti di Singapore dan Amerika Serikat.
“Ada sejumlah gap kalau Indoneisa ingin menerapkan AV di ibukota baru dan kota-kota besar lainnya yang terkait regulasi, infrastruktur, teknologi dan inovasi, dan penerimaan konsumen,” ungkapnya.
Untuk itu, Bambang melanjutkan, diperlukan guidance, framework agar kendaraan otonom bisa dioperasikan di ibu kota negara baru dan kota-kota besar di Indonesia. Ia menegaskan, kesiapan teknologi diperlukan standar. Selain itu, pemerintah perlu melakukan studi banding terkait regulasi kendaraan listrik otonom di beberapa negara.
“Terutama menyangkut keselamatan sangat penting diperhatikan,” tutupnya. (Red/Dem)
