Jakarta, Demokratis
Komitmen Pemerintah untuk menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi, hanya janji kosong. Sejumlah daerah masih saja mengalami kelangkaan pupuk subsidi.
Anggota Komisi IV DPR, Andi Akmal Pasluddin mengatakan, kondisi di lapangan, masih banyak petani yang mengalami kesusahan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Masalah makin rumit ketika Kartu Tani belum terdistribusi secara merata.
Akmal meminta, pemerintah tidak membuat susah petani dengan hal yang terkait dengan kepemilikan kartu tani. Dijelaskan, kehadiran Kartu Tani untuk sementara tidak menjadi persyaratan untuk menerima pupuk subsidi.
Selain itu, kata Akmal, kartu tani harus dipastikan tersebar ke semua petani yang memiliki kriteria layak dan berhak mendapatkan kartu tani. “Jangan sampai kartu tani malah menyusahkan petani. Apalagi kartunya belum tersebar secara merata,” tegas Akmal saat memberikan sambutan Sosialisasi Percepatan Program Kementerian Pertanian RI Tahun 2020, di Bone, Sulawesi Selatan, pekan lalu.
Akmal mengatakan, kartu tersebut hanyalah sarana atau alat dan tidak menjadi persyaratan bagi petani yang berhak mendapatkan pupuk subsidi.
Di samping itu, Akmal menyampaikan apresiasinya atas raihan produktivitas pertanian Bone, khususnya sebagai penghasil beras terbesar nomor 7 nasional. “Ini hasil kerja keras kita semua. Mulai dari para petani hingga pemerintah seluruh jenjang di setiap wilayah kerjanya,” ujar Akmal.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga mendorong, agar pemerintah pusat bersiap mengalokasikan anggaran yang berkesesuaian untuk kebutuhan petani. Karena Menteri Pertanian sudah mempublikasikan, sektor pertanian ini sangat kokoh dan tidak terdampak pandemi Covid-19.
“Kita tidak boleh ‘main-main’ soal anggaran sektor pertanian ini. Terutama pemegang kebijakan anggaran negara. Semua sangat bergantung para pengelola uang negara ini. Jujur mereka, maju pertanian kita. Korup mereka, hancur negara kita,” pungkas Akmal. (Red/Dem)
