Jakarta, Demokratis
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan kinerja sepanjang 2020 atau tahun pertama kerja pimpinan Jilid V. Sepanjang 2020, KPK mengaku telah menyetorkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) ke kas negara dengan nilai total Rp 120,3 miliar.
“Dari hasil kerja tahun ini, KPK sudah menyetorkan PNBP ke kas negara senilai Rp 120,3 miliar,” kata Ketua KPK, Firli Bahuri saat konferensi pers kinerja KPK 2020, di Gedung Penunjang KPK, Jakarta, Rabu (30/12/2020).
Jumlah PNBP yang disetorkan KPK ke kas negara itu terdiri dari denda hasil tindak pidana korupsi sebesar Rp 14 miliar; uang hasil sitaan kasus korupsi sebesar Rp 54,4 miliar; uang pengganti perkara korupsi sebesar Rp 19,8 miliar; dan uang sitaan dari kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebesar Rp 18,5 miliar.
“Kemudian uang hasil lelang Tindak Pidana Korupsi Rp 3,3 miliar; Gratifikasi Rp 2,9 miliar dan Jasa Giro sebesar Rp 7 miliar,” kata Firli.
Selain setor PNBP, Firli mengatakan, KPK berhasil menyelamatkan potensi kerugian keuangan negara sebesar Rp 592,4 triliun sepanjang 2020 melalui program-program pencegahan. Nilai tersebut terdiri dari pemulihan, penertiban dan optimalisasi aset milik negara dan pemerintah daerah.
“Dari upaya pencegahan tahun ini KPK juga berhasil menyelamatkan potensi kerugian keuangan negara sebesar Rp 592,4 triliun dari upaya pemulihan, penertiban, dan optimalisasi aset,” kata Firli.
Dikatakan Firli, pada tahun 2020, KPK mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 920,3 miliar. Dari jumlah itu, hingga 21 Desember 2020, realiasi penggunaan anggaran KPK mencapai Rp 843,8 miliar atau 91,7% dari pagu anggaran. Realisasi anggaran tersebut berdasarkan jenis belanja, digunakan untuk Belanja Pegawai sebesar Rp 611,1 miliar, Belanja Barang sebesar Rp 186,7 miliar, dan Belanja Modal sebesar Rp 46,1 miliar.
“Adapun serapan setiap kedeputian adalah Sekretariat Jendral Rp 711,4 miliar atau 97%, Kedeputian Informasi dan Data Rp 64,3 miliar (80 persen), Kedeputian Penindakan Rp 35,8 miliar (72%), Kedeputian Pencegahan Rp 31,1 miliar (61%), Kedeputian PIPM Rp 1,2 miliar (35%),” katanya.
Firli mengakui, tahun 2020 merupakan tahun yang berat untuk seluruh masyarakat, termasuk KPK. Pada 13 April 2020 atau sekitar 89 hari setelah pimpinan KPK Jilid V dilantik, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional nonalam. Meski demikian, Firli menyebut, jajaran KPK terus berupaya dan berkomitmen menjalankan tugas-tugas pencegahan dan pemberantasan korupsi.
“Kita semua harus menerima bahwa tahun 2020 adalah tahun yang berat untuk kita semua. Meski berat, KPK tetap berkomitmen bahwa nilai-nilai antikorupsi harus tetap tegak. Justru di waktu-waktu seperti inilah, kami di KPK dan semua penyelenggara negara dituntut untuk semakin menunjukkan nilai-nilai integritasnya,” katanya. (Red/Dem)
