Jakarta, Demokratis
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengajukan nama Kepala Bareskrim Polri, Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai calon tunggal Kapolri ke DPR RI pada Rabu, 13 Januari 2021. Listyo akan menggantikan Jenderal Idham Azis yang akan memasuki masa pensiun pada 1 Februari 2021.
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan menaruh harapan besar kepada Komjen Listyo Sigit agar dapat melakukan reformasi di internal Polri. Melalui cuitan di akun Twitter miliknya, Novel berharap Listyo merupakan sosok yang berani dan antikorupsi. Dengan demikian, Listyo dapat membenahi Korps Bhayangkara.
“Semoga Komjen Listyo Sigit, calon tunggal Kapolri adalah pribadi yang berani dan antikorupsi. Sehingga Pak Sigit berani perbaiki Polri,” kata Novel dikutip dari akun Twitter miliknya, Jumat (15/1/2021).
Harapan ini bukan tanpa alasan disampaikan Novel. Diungkapkan, saat ini terdapat banyak faksi di tubuh Polri. Akibat banyaknya faksi dan kepentingan, pimpinan Polri tak kunjung bisa mereformasi institusinya menjadi lembaga yang dipercaya publik karena terjadi saling sandera.
“Banyak faksi di Polri yang sarat kepentingan dan saling menyandera,” ungkapnya.
Harapan Novel sejalan dengan arahan Wakil Presiden, Ma’ruf Amin dalam Seminar Sekolah Staf dan Pimpinan Tingkat Tinggi (Sespimti) Polri Pendidikan Reguler (Dikreg) ke-29 Tahun 2020 beberapa waktu lalu. Menurut Ma’ruf Amin, reformasi birokrasi di tubuh Polri harus menjadi prioritas untuk dilakukan dan dipercepat. Hal ini untuk mewujudkan Polri menjadi lembaga yang profesional, humanis serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme (KKN). Selain itu, untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia.
Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) telah menyerahkan Surat Presiden mengenai penunjukkan Listyo sebagai calon tunggal Kapolri pengganti Idham Azis kepada DPR, Rabu (13/1/2021). Surpres itu diterima oleh Ketua DPR, Puan Maharani di Gedung Parlemen.
Selanjutnya, Komjen Listyo akan menjalani uji kepatutan dan kelayakan yang rencananya digelar Komisi III DPR pada pekan depan. (Red/Dem)
