Jakarta, Demokratis
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri meminta para kepala daerah di wilayah Provinsi Jawa Barat (Jabar) bersinergi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Salah satunya dengan menerapkan upaya-upaya pencegahan korupsi dalam tata kelola pemerintahannya.
Hal tersebut disampaikan Firli dalam Rapat Koordinasi ‘Sinergi dan Kolaborasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pemerintah Daerah’ yang berlangsung di Mason Pine Hotel, Kabupaten Bandung Barat, Selasa (16/3/2021).
“Saya mengajak seluruh bupati dan wali kota merapatkan barisan untuk memberantas korupsi, karena korupsi adalah kejahatan serius. Korupsi menyebabkan negara gagal dalam mewujudkan tujuan bernegara, yakni keadilan sosial,” kata Firli.
Firli menyebut, korupsi bukan hanya kejahatan yang merugikan keuangan negara, tetapi merupakan bagian dari kejahatan merampas hak rakyat.
Dalam pertemuan ini, sebanyak 27 kepala daerah di Jabar yang hadir menandatangani Komitmen Bersama dalam Rangka Mendukung Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi.
Terdapat lima bentuk dukungan dalam komitmen bersama ini. Pertama implementasi pencegahan korupsi melalui pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik yang mencakup area perencanaan dan penganggaran APBD; pengadaan barang dan jasa; perizinan; pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP); manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN); optimalisasi pajak daerah; manajemen aset daerah; dan tata kelola keuangan desa.
Kedua, melakukan penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) dengan pengamanan BMD melalui sertifikasi, dan melakukan upaya penyelesaian atas BMD yang bermasalah melalui penertiban dan pemulihan aset daerah.
Ketiga, melakukan upaya dalam rangka menggali potensi pajak daerah dan mengembangkan inovasi dalam rangka optimalisasi pajak daerah.
Keempat, mengimplementasikan pendidikan antikorupsi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta Badan Pendidikan SDM Pemerintah Daerah (Pemda) dengan tata kelola jejaring pendidikan yang berintegritas.
Kelima, melaksanakan rencana aksi dalam program pemberantasan korupsi terintegrasi secara konsisten dan berkelanjutan.
Sementara itu, Gubernur Provinsi Jabar Ridwan Kamil mengingatkan para bupati dan wali kota, terutama yang baru saja menjabat, untuk waspada dalam mengelola pemerintahannya.
“Pertemuan kali ini penting, karena banyak kepala daerah baru, sehingga butuh penyesuaian atas sistem birokrasinya. Di samping itu, kepala daerah baru jangan terlena oleh posisi baru. Sesuai arahan KPK, kita juga harus fokus pada pencegahan korupsi. Pastikan rotasi atau mutasi pegawai obyektif. Jauhi praktik transaksional,” kata Ridwan. (Red/Dem)
