Jakarta, Demokratis
Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 memang sudah berlalu dua tahun lebih, namun perhelatan demokrasi itu telah menimbulkan luka politik yang mendalam, bahkan persaudaraan kebangsaan menjadi terganggu sampai saat ini, walaupun kedua kubu calon presiden kini bersatu dalam pemerintahan.
“Capres dan Cawapres penantang keduanya kini menjadi menteri, bergabung dengan presiden yang terpilih. Tidak ada berkuasa dan tidak berkuasa, semua menjadi satu,” kata Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan dalam video di channel pribadi Youtube, Kamis (25/3/2021).
Namun di sisi lain, Zulhas–sapaan akrab mantan Ketua DPR RI menyebut, konsekuensi terbelahnya masyarakat menjadi kubu-kubu terlanjur terjadi. Bahkan, muncul benih-benih permusuhan dan kebencian yang ongkos sosial budayanya sangat tinggi.
“Polarisasi politik telah menimbulkan permusuhan dan kebencian yang meluas, ada cebong vs kampret, buzzer vs kadrun. Ini pun bisa terus tereskalasi menjadi pikiran us vs them,” katanya.
Istilah kami melawan mereka inilah, lanjut Zulhas, yang sangat membahayakan keutuhan Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. “Saya merasa sedih melihat kondisi bangsa Indonesia yang terjadi saat ini,” imbuhnya.
Menurutnya lagi, Indonesia dalam menyelenggarakan demokrasi telah meninggalkan semangat musyawarah mufakat. Politik elektoral berubah menjadi ajang memperebutkan kekuasaan semata untuk berebut lobi dan pengaruh. Tak peduli masyarakat terpolarisasi secara hebat.
Pesta demokrasi yang terjadi selama ini, tambah Zulhas, mahal sekali ongkosnya bagi Parpol maupun peserta Pemilu. Akibatnya, menghasilkan pola-pola yang sifatnya transaksional sehingga merugikan dan membodohkan masyarakat.
Zulhas menilai pengkubuan ini tidak bisa dibiarkan. Karena itu, ke depan perlu adanya rekonsiliasi nasional untuk mengembalikan keutuhan Indonesia dalam berbangsa dan bernegara.
“Para elit politik harus meminta maaf kepada masyarakat dan berjanji tidak menggunakan lagi poltik identitas, politik agama dan SARA untuk suksesi kekuasaan. Masyarakat harus diajak bersatu kembali. Menguatkan kembali sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia,” pungkasnya. (Red/Dem)
