Pandan, Demokratis
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) RI melalui Deputi Bidang Kesetaraan Gender, Ir Agustina Erni MSc melakukan verifikasi lapangan dalam rangka pemberian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) terhadap Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) secara virtual melalui video conference (Vidcon) pada Senin (5/4/2021).
Bupati Tapanuli Tengah Bakhtiar Ahmad Sibarani menugaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Tapteng Drs Henri Susanto Lumbantobing MSi didampingi oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs Erwin Marpaung, Kepala Bappeda Tapteng Anton Sujarwo BS SSTP MM, Kepala Dinas PPPA Tapteng Rahmadiah Hanum SE MM dan sejumlah pimpinan OPD terkait, TP PKK Tapteng, serta Dharma Wanita Persatuan Tapteng mengikuti verifikasi lapangan secara virtual itu di Ruang Rapat Cendrawasih Kantor Bupati Tapteng.
Bupati Tapanuli Tengah Bakhtiar Ahmad Sibarani dalam sambutannya, yang dibacakan oleh Sekda Tapteng menyebutkan bahwa APE merupakan penghargaan yang diberikan kementerian/lembaga kepada pemerintah daerah yang dinilai telah berkomitmen dalam pencapaian dan perwujudan Keseteraan Gender PPPA. APE juga merupakan bentuk pengakuan atas komitmen kementerian dan peran serta Pemerintah Daerah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan keadaan Gender dalam strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) di daerahnya masing-masing. Melalui verifikasi ini akan diketahui perkembangan dan kemajuan pelaksanaan PUG dalam segala bidang pembangunan di daerah.
“Pemkab Tapanuli Tengah melalui OPD telah melakukan berbagai kegiatan untuk mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemenuhan terhadap kebutuhan anak, antara lain dengan membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), melakukan program kecamatan, puskesmas, dan sekolah ramah anak, advokasi, dan fasilitasi pengarusutanaan gender (PUG), pembinaan vocal point, pelatihan kerja untuk para ibu rumah tangga dan para perempuan, peningkatan peran keluarga dalam pemberdayaan lansia, serta pemberian bantuan kepada penyandang disabilitas,” kata Bupati Tapanuli Tengah Bakhtiar Ahmad Sibarani.
Bupati Tapanuli Tengah juga menjelaskan bahwa Pemkab Tapanuli Tengah sedang menyusun rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Kabupaten Layak Anak (KLA) dan tahun ini sedang berproses penyusunan rancangan Perda tentang Pengarusutamaan Gender.
“Saya berharap semoga dalam waktu dekat, kedua rancangan Perda tersebut segera dibahas dan disetujui oleh DPRD, sehingga dapat diberlakukan untuk memperoleh kepastian hukum,” lanjut Bupati Tapanuli Tengah.
Bupati juga menjelaskan bahwa Pemkab Tapanuli Tengah memberikan kesempatan kepada perempuan untuk menduduki jabatan strategis dalam birokrasi dan pemerintahan. Selain itu, dalam bidang politik perempuan juga berkesempatan menjadi Anggota DPRD Tapteng.
Verifikasi ini menghadirkan verifikator dari Kementerian/Lembaga. (MH)
