Jakarta, Demokratis
Masa depan demokrasi dan partai politik berada di persimpangan jalan dari prinsip universal keadilan, kebebasan dan persamaan.
Masalah lainnya adalah Ketua Umum Partai harus tergantung pada pemilik modal. Di Italia namanya Firma Politik, CEO Politik atau Bohir Politik nama lainnya.
Ini dikatakan Firman Noor Peneliti LIPI di Gedung DPR Jakarta, Rabu (16/10/2019).
Ia menjelaskan, konsekuensinya lainnya lalu partai mengalami ketergantungan kepada pemilik uang perorangan. Malah hingga sampai bukan kader bisa ditempatkan jadi Duta Besar lewat jalan pintas.
“Makanya setelah post demokrasi, partai tidak dihiraukan lagi oleh masyarakat, elite partai jadi pragmatis, media jadi parasit untuk hanya menyenangkan kelompok tertentu dan sudah hilangnya respek antar sesama politisi,” paparnya lebih jauh.
Menurutnya, politisi sekarang lebih banyak hanya menjual mimpi dan menakut-nakuti rakyatnya.
“Yang kemudian dibalas oleh rakyat dengan tidak mau membaca berita politik di koran besar. Sampai koran tidak lagi dibaca oleh rakyat. Setelah rakyat berganti menggunakan sosial media saat media sudah jadi bagian dari jaringan partai politik,” ungkapnya.
Hal ini, tambahnya lagi, berawal mulai muncul dari Italia lalu ke Thailand. “Ironinya demokrasi kita sekarang berada di atas Singapura tetapi berada di bawah Timor Leste yang baru merdeka,” kata Firman Noor. (Erwin Kurai)
