Depok, Demokratis
Koalisi Ormas Depok (Kode) menyebut, adanya aktor intelektual di balik dugaan korupsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok sehingga, menimbulkan suasana yang gaduh.
“Saya yakin ada aktor intelektual di belakang ini, yang punya maksud-maksud tertentu dan membuat Kota Depok menjadi gaduh,” tegas Ketua Badan Pengawas Kode, Jhoni Y Kelmanutu di Angkringan Daeng, Kamis (22/4/2021).
Jhoni berpesan, agar Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok dan Polrestro Depok dapat mengungkap dan menuntaskan dugaan kasus korupsi tersebut.
“Saya ingin tetap pesan kepada Kejaksaan dan Polres Depok untuk menyikapi lebih lanjut, lebih jauh mengungkap kasus ini. Karena, saya yakin di belakang ini pasti ada aktor intelektual yang bermain,” sebut pria berdarah Maluku tersebut.
Sedangkan, Ketua Kode Mikel A Wattimena menjelaskan, perlu adanya reformasi birokrasi di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.
“Kami menyayangkan terjadinya dugaan korupsi di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok, maka dengan ini kami dari Koalisi Ormas Depok selalu mendukung kebijakan-kebijakan Pemkot Depok, khususnya untuk pemberantasan korupsi yang ada di Kota Depok,” papar Mikel.
Menurut Mikel, kasus tersebut tak dapat disembunyikan aparat penegak hukum. Pasalnya, telah mendapatkan perhatian khusus dari Kementrian Dalam Negeri.
“Kasus ini tidak bisa disembunyikan karena, dari Kemendagri pun sudah turun ke Kota Depok, jadi siapapun yang bermain akan menyesal di kemudian hari dan kami akan mengawal kasus ini sampai tuntas,” terangnya.
Meski demikian, dia menyayangkan, pernyataan kuasa hukum Sandi Butar-butar yakni Razman yang meminta agar aparat penegak hukum memeriksa Wali Kota Depok, Mohammad Idris.
“Jangan sembarang atau asal bunyi membawa nama Wali Kota Depok dalam kasus ini. Karena Wali Kota Depok tidak ada kaitannya dalam kasus ini,” tutur Mikel.
Untuk diketahui, dugaan kasus korupsi di DPKP Kota Depok mulai mencuat ke publik usai salah satu pegawai honorer di dinas itu yang bernama Sandi Butar-butar meminta Presiden RI Joko Widodo menuntaskan kasus tersebut. (Tholib)
