Jakarta, Demokratis
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan di tengah pandemi COVID-19.
Menko Airlangga menyampaikan bahwa pandemi justru menjadi momentum untuk mengevaluasi aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam seluruh aktivitas ekonomi.
“Pandemi yang ada saat ini tidak boleh menurunkan semangat kita untuk mewujudkan target Sustainable Development Goals (SDGs). Karena itu kita perlu mencari cara-cara baru agar kita mampu melakukan lompatan dalam mencapai target SDGs secara bersamaan,” ujar Menko Airlangga saat membuka Webinar Keuangan Berkelanjutan dalam Pemulihan Ekonomi Nasional dari Jakarta.
Pemerintah, lanjut Airlangga, telah melakukan berbagai upaya dalam mendorong pembangunan berkelanjutan salah satunya melalui Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.
Ia mengatakan UU Cipta Kerja telah menyempurnakan lebih dari 80 UU untuk mendorong kemudahan berusaha dengan tetap mengedepankan aspek keberlanjutan atau kelestarian lingkungan.
“Khusus untuk lingkungan hidup dan kehutanan terdapat 3 UU yang disempurnakan yaitu UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup , UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan,” jelas Airlangga.
Selain itu, pemerintah juga mendorong penerapan ekonomi hijau dalam industri keuangan. Termasuk mendukung Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang telah mengeluarkan roadmap keuangan berkelanjutan.
Roadmap tersebut menjadi kerangka acuan bagi lembaga keuangan untuk berperan aktif, berkontribusi positif dalam proses pembangunan yang berkelanjutan.
Ia menuturkan bahwa pengembangan keuangan berkelanjutan dalam pemulihan ekonomi nasional tentu menemui berbagai tantangan yang perlu diselesaikan bersama sama. Tantangan terbesar keuangan berkelanjutan, menurutnya, adalah bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat dan pelaku usaha untuk menyelaraskan kepentingan ekonomi sosial, dan lingkungan hidup.
“Oleh karena itu, pemerintah terus merangkul berbagai pemangku kepentingan untuk menjalankan komitmen dan menjalankan pembangunan berkelanjutan,” ucapnya. (Red/Dem)
