Sukabumi, Demokratis
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sukabumi Raya menggelar aksi demonstrasi di pintu gerbang utama Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Tirta Jaya Mandiri (TJM) Kabupaten Sukabumi di Jl Cirendeu Karangtengah, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Kamis (17/6/2021).
Ketua GMNI Sukabumi Raya, Anggi Fauzi kepada awak media menjelaskan, aksi demontrasi ini untuk menuntut dan meminta kejelasan serta pertanggungjawaban kepada PDAM TJM Kabupaten Sukabumi terkait indikasi penyelewengan anggaran tahun 2019-2020 mengenai program masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Dalam aksi kami bersama rekan-rekan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesai (GMNI) meminta dan menanyakan serta pertanggungjawaban keterbukaan informasi publik kepada PDAM TJM atas program-program yang sudah keluar salah satunya program MBR,” tegas Anggi.
Sebab, Anggi menilai program dana hibah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan pelayanan air minum kepada masyarakat melalui Perumda dinilai tidak transparan dan ditutup-tutupi.
“Pemda Kabupaten Sukabumi memeberikan penanaman modal kepada perusahaan air minum PDAM TJM Kabupaten Sukabumi dengan nilai Rp 152,5 miliar dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 mendatang, pemberian modal akan diberikan secara bertahap, melalui jalur Perda Nomor 16 Tahun 2018,” tambah Anggi.
Menurutnya, hal tersebut bukan anggran kecil sehingga pihak perusahaan harus melakukan keterbukaan dan transparan saat melakukan pengeluaran dan pengelolaan anggaran. “Saya merasa kecewa demontrasi yang digelar ini tidak ada tanggapan pihak Perumda PDAM TJM Kabupaten Sukabumi,” pungkasnya.
Sementara, Dirut PDAM Tirta Jaya Mandiri (TJM) Kabupaten Sukabumi HM Kamaludin Zein di tempat terpisah melaui sambungan handphone menanggapi tudingan GMNI. Menuruntya, PDAM TJM Kabupaten Sukabumi sudah diaudit oleh BPK maupun BPKP dan tidak ada permasalahan serta sudah menerima predikat wajar tanpa pengecualian (WTP).
“Bahwa sesuai Juklak dan Juknis Kementerian PUPR dan Kementerian Keuangan, Sukabumi mendapatkan hasil terbaik keenam se Indonesia,” ungkapnya.
Adapun terkait aksi GMNI, Dirut PDAM ini mengaku tidak menemui para demonstran karena sedang tugas luar (rapat dinas). “Saya mana mungkin harus laporan ke GMNI. Saya mempertanggungjawaban PDAM TJM langsung kepada Dewas dan KPM, dan setiap bulan saya melaporkan,” ucapnya. (Iwan)
