Yalimo, Demokratis
Kabupaten Yalimo Papua mencekam. Sebanyak tujuh kantor di daerah kabupaten tersebut dibakar massa pada Selasa (29/6/2021). Ada, tujuh kantor yang dibakar massa yakni Kantor KPU Kabupaten Yalimo, Kantor Bawaslu, Kantor Gakkumdu, Gedung DPRD, Kantor Dinas Kesehatan, Kantor BPMK, Kantor Perhubungan, dan Bank Papua.
Seperti diberitakan, kantor pemerintah terebut dibakar oleh massa yang diduga pendukung pasangan calon nomor urut 1 Pilkada Yalimo, Papua, yakni Erdi Dabi-Jhon Wilil. Mereka membakar sejumlah kantor pemerintahan karena tidak menerima hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilkada.
Dalam putusan perselisihan hasil Pilkada (PHP) jilid II kemarin (29/6/2021), MK menyatakan pelaksanaan pemungutan suara dan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang sempat dilakukan dinyatakan tidak sah. Putusan itu diambil setelah calon bupati nomor urut 01 Erdi Dabi diketahui berstatus terpidana.
Erdi Dabi terbukti melanggar pasal 311 UU LLAJ saat menabrak seorang polisi pada September 2020. Akibatnya, Erdi Dabi mendapat ancaman pidana 12 tahun penjara. Meski putusan yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Jayapura pada Februari lalu hanya 4 tahun, namun MK berpendapat tidak menghilangkan fakta bahwa yang bersangkutan diancam pidana di atas 5 tahun.
Dengan demikian, secara otomatis berlaku pasal 4 PKPU 1 tahun 2020 yang mewajibkan siapapun menjalani masa jeda 5 tahun sebelum menjadi calon kepala daerah. Putusan MK ini direspons warga yang diduga pendukung pasangan calon bupati 01 dengan melakukan pembakaran terhadap sejumlah objek vital di Elelim, ibukota Kabupaten Yalimo, Selasa (29/6/2021) sore. Selain perkantoran, massa juga dilaporkan membakar puluhan kios milik warga di Yalimo.
Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D Fakhiri menyayangkan masyarakat dalam hal ini diduga pendukungnya Erdi Dabi yang bertindak anarkis. “Daerah Yalimo adalah tempatnya pasangan nomor satu, sehingga bisa terjadi beberapa bangunan yang berkaitan dengan pemerintahan itu dibakar,” ungkap Kapolda Mathius Fakhiri kepada wartawan, kemarin (29/6/2021).
Terkait dengan kejadian di Yalimo ini, Kapolda bakal bertemu langsung dengan calon bupati Erdi Dabi untuk meminta menenangkan massanya. “Polda Papua akan mengirim 1 SST anggota untuk membantu Polres Yalimo dalam melakukan antisipasi terjadinya hal serupa. Kami meminta masyarakat untuk menghentikan kegiatan yang dapat merugikan semua pihak,” ungkapnya.
Berkaitan dengan ketakutan masyarakat akibat amukan massa yang terjadi di daerah tersebut, Mathius Fakhiri juga telah meminta Kapolres Yalimo untuk memanfaatkan bangunan Kepolisian baik Pospol, Polres, bangunan Koramil untuk mengamankan masyarakat agar bisa berlindung. “Kita terus melakukan pendekatan agar hal ini tidak melebar,” ujarnya.
Menurut Kapolda, Kapolres begitu percaya tidak akan bermasalah dalam putusan MK. Sehingga ia mengembalikan perkuatannya di Yalimo dan yang tinggal hanyalah perkuatan Brimob dan Polres sebanyak 40 personel.
“Masyarakat di Yalimo begitu percaya putusan MK memenangkan pasangan 01, sebagaimana hasil yang mereka bawa ke MK. Namun putusannya berkata lain, sehingga dengan cepat masyarakat melakukan hal-hal yang tidak diinginkan,” jelasnya.
Diakuinya, Elelim yang merupakan ibukota Kabupaten Yalimo merupakan basis dari pendukung paslon 01. Sehingga dengan mengetahui putusan itu seketika mereka melakukan aksi-aksi yang anarkis
“Di luar prediksi kapolres saat itu. Saya sampaikan kepada Kapolres amankan markas dan amankan masyarakat supaya tidak menjadi korban anarkis dari amukan massa,” tambahnya.
Dari informasi yang diperoleh, warga non Papua atau pendatang hingga kemarin masih mengungsi sementara di Mapolres Yalimo dan Koramil Elelim. Hingga kemarin sore, aksi pembakaran masih dilakukan sekelompok warga.
Akses jalan darat yang menghubungkan Elelim ibukota Kabupaten Yalimo dengan Wamena ibukota Kabupaten Jayawijaya termasuk ruas jalan trans Papua ke arah Kota Jayapura juga ditutup. Hingga berita ini diturunkan, belum ada informasi mengenai kondisi di empat distrik lainnya yaitu Abenaho, Apalapsili, Welarek dan Benawa. (Red/Dem)
