Jakarta, Demokratis
Komisi VI DPR menggelar rapat dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Rapat ini membahas kontribusi BUMN dalam mendukung pencegahan pandemi Covid-19 dan soal besaran penyertaan modal negara (PMN) yang diberikan kepada 12 perusahaan BUMN.
“Komisi VI DPR RI menyetujui penyertaan modal negara tunai sebesar Rp 72,449 triliun,” ujar pimpinan rapat Bima Arya, Rabu (14/7/2021).
Bima mengatakan mengenai pembahasan lebih lanjut akan dilakukan pada masa sidang setelah nota keuangan tahun anggaran 2022 disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada rapat paripurna.
Dalam rapat tersebut, Erick mengatakan bahwa dukungan penyertaan modal negara (PMN) harus disikapi dengan pandangan bahwa mayoritas PMN memang penugasan proyek pemerintah yang sudah dilakukan.
“Tentu kita tekankan sekali lagi bahwa PMN ini mayoritas adalah penugasan yang memang sudah dilakukan sebelum kami semua ada di sini (menjabat sebagai menteri). Tetapi kami harus menyelesaikan sesuai dengan amanah dari arti penugasan ini,” kata Erick.
Lebih lanjut, Erick mengatakan bahwa PMN ini digunakan untuk memastikan infrastruktur ini bisa berjalan dengan baik. Sebab, hal tersebut tentu menjadi pondasi pembangunan ekonomi ke depan.
Erick mengatakan bahwa untuk tahun ini, kebutuhan PMN tambahan 2021 yakni mencapai Rp 33,9 triliun, yaitu untuk PT Waskita Karya Tbk (WSKT) sebesar Rp 7,9 triliun, PT KAI (Persero) Rp 7 triliun dan PT Hutama Karya (Persero) atau HK sebesar Rp 19 triliun.
Sementara untuk PMN tahun 2022, totalnya mencapai Rp 72,449 triliun untuk 12 perusahaan BUMN. Berikut ini rinciannya:
1. Hutama Karya Rp 31,35 triliun, untuk Jalan Tol Trans Sumatera.
2. BUMN Pariwisata in Journey atau Aviasi Pariwisata Indonesia (Aviata) Rp 9,318 triliun, untuk permodalan dan restrukturisasi, proyek Mandalika.
3. PLN Rp 8,231 triliun untuk transmisi gardu induk dan program listrik perdesaan.
4. BNI Rp 7 triliun untuk penguatan modal tier 1 dan CAR (rasio kecukupan modal).
5. KAI-KCJB Rp 4,1 triliun untuk PSN Kereta Cepat.
6. Waskita Karya Rp 3 triliun untuk penguatan modal, dan restrukturisasi.
7. IFG Rp 2 triliun untuk restrukturisasi Jiwasraya.
8. Adhi Karya Rp 2 triliun untuk jalan tol Solo-DIY, Bawen dan proyek SPAM Karian-Serpong.
9. Perumnas Rp 2 triliun untuk perumahan rakyat berpenghasilan menengah rendah (MBR).
10. Bank BTN Rp 2 triliun, penguatan modal tier 1 dan CAR.
11. RNI Rp 1,2 triliun untuk penguatan industri pangan.
12. Damri Rp 250 miliar untuk penguatan modal dan penyediaan armada.
“PMN 2022 akan disuntik pada BUMN pada 2022 sehingga PP PMN 2022 terbit setelah PP Holding BUMN terbit yaitu untuk khususnya beberapa holding,” kata Erick. (Red/Dem)
