Jakarta, Demokratis
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mengatakan, anggaran yang dialokasikan untuk kementeriannya pada tahun 2022 menurun. Adapun penurunan sebesar Rp8,54 triliun.
Tahun 2022 nanti, pihaknya akan mengelola anggaran sebesar Rp72,99 triliun dari sebelumnya Rp81,53 triliun. Angka ini turun, sementara anggaran untuk dunia pendidikan malah naik sebesar 0,2 persen menjadi Rp541,7 triliun di 2022.
“Anggaran Kemendikbudristek turun dari 2021 dari Rp81,53 triliun menjadi Rp72,99 triliun,” ujar dia dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI, Selasa (31/8/2021).
Penurunan anggaran ini pun berdampak pada program prioritas yang akan dijalankan pada tahun 2022. Padahal, untuk menjalankannya pihaknya membutuhkan tambahan anggaran demi mendanai program prioritas tersebut.
Untuk itu, pihaknya pun melakukan revisi sasaran program. Contohnya, pada program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K), targetnya adalah 794.539 orang dengan anggaran Rp10,06 triliun, ini dikurangi 200 ribu orang yang setara dengan Rp1,26 triliun.
Adapun, kekurangan lainnya adalah untuk program beasiswa ADIK, beasiswa Unggulan, sertifikasi dosen dan tunjangan guru besar non PNS, tunjangan guru non PNS termasuk tunjangan profesi guru, layanan infrastruktur IT Kementerian, Media Buying/kehumasan serta peralatan TIK.
Lalu, produksi konten, advokasi, dan sosialisasi penguatan karakter, penguatan ekstrakurikuler, pendampingan pembelajaran guru pada sekolah penggerak, organisasi penggerak. Kemudian sertifikasi guru prajabatan dalam jabatan, program studi terbina penjaminan mutu, mahasiswa menjalankan wirausaha.
Begitu juga untuk pogram SDM Dikti yang mengikuti peningkatan mutu, SDM dikti yang mengikuti pendidikan gelar, perguruan tinggi kelas dunia, akreditasi BAN juga terdampak. Selanjutnya Perguruan Tinggi penerima BOPTN non penelitian (insentif IKU), BOPTN Penelitian (Matching Fund dan Competitive Fund), Penelitian terapan (BOPTN penelitian vokasi).
Kemudian, SMK Pusat Keunggulan dan yang dikembangkan berbasis industri 4.0, program mahasiswa pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti uji kompetensi profesi dan mengikuti pembelajaran di luar kampus, serta upskilling reskilling guru kejuruan dan kepala sekolah juga terdampak. “Dan Kemendikbudristek masih memerlukan tambahan anggaran sebesar 9,9 triliun untuk mendanai program-program prioritas tersebut,” tegasnya. (Djoni)
