Bekasi, Demokratis
Baliho besar bertuliskan “Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)” terpampang di sebuah tembok di area Kantor BPN Kabupaten Bekasi. Tulisan tersebut merupakan sebagai bentuk komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan.
Sejauh pengamatan Demokratis, beberapa tahun belakangan ini, pelayanan di BPN Kabupaten Bekasi memang terus mengalami perbaikan yang cukup signifikan meskipun di tengah situasi pandemi yang saat ini sudah berlangsung satu tahun lebih.
Kini BPN Kabupaten Bekasi dipimpin oleh Hiskia Simarmata yang menggantikan Fadil Fadli yang belum lama ini kembali ke pangkuan Tuhan Yang Maha Esa karena penyakit yang dideritanya.
Hiskia Simarmata dengan Kasubag Tata Usaha Guntur Atur Parulian serta Susanti Sanapiah selaku Koordinator Umum dan Kepegawaian BPN melakukan kolaborasi untuk memperbaiki manajemen serta penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja sehingga benar-benar menjadi pelayanan masyarakat yang bebas dan bersih dari korupsi.
“Dari bulan Agustus hingga Desember 2021, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi, sedang dinilai oleh Kemenpan RB,” kata Guntur Atur Parulian kepada Demokratis di ruangannya, baru-baru ini.
Sehingga, kata Guntur Atur Parulian, BPN Kabupaten Bekasi terus berusaha melakukan perbaikan agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kedepannya.
“Kantor BPN Kabupaten Bekasi menuju Zona Wilayah Bebas Korupsi (WBK),” katanya menambahkan.
Pantauan Demokratis yang kerap menjalankan tugas jurnalistik di BPN Kabupaten Bekasi, pelayanan prima terus ditingkatkan dan tidak ada lagi terdengar keluhan masyarakat terhadap pelayanan yang tidak baik dari petugas.
Artinya masyarakat yang mengurus surat-surat dokumen tanahnya merasa aman dan nyaman. Selain itu, pungutan liar (pungli) maupun korupsi nyaris sudah tidak terdengar lagi. Sehingga Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi di Kantor BPN Kabupaten Bekasi ini disambut baik oleh masyarakat.
“Kita apresiasi bahwa Kantor BPN Kabupaten Bekasi bangun zona integritas menuju WBK,” kata sejumlah masyarakat kepada Demokratis ketika bincang-bincang saat ia mengurus dokumen tanahnya di wilayah Cikarang.
“Sekarang ini pelayanan di BPN Kabupaten Bekasi sudah sangat dirasakan, pak. Sudah lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya,” tambahnya.
Sementara berdasarkan keterangan Koordinator Umum dan Kepegawaian Susanti Sanapiah bahwa program pemerintah terkait sertifikasi PTSL prosesnya berjalan cukup baik dan signifikan. Saat ini sertifikat PTSL sudah banyak diserahkan kepada masyarakat.
“Pada tanggal 19 Agustus lalu, sertifikat PTSL diserahkan kepada warga di Desa Karang Mulya Kecamatan Bojobgmangu oleh Kepala BPN Bapak Hiskia Simarmata bersama tim petugas PTSL,” kata Susanti Sanapiah kepada Demokratis.
Ia mengatakan target pemerintah PTSL di Kabupaten Bekasi berjumlah 70 ribu bidang. Namun ada lagi tambahan dari Pemkab setempat 50 ribu bidang. Sehingga jumlah peta batas tanah menjadi 100 ribu. Sedangkan Surat Hak Atas Tanah (SHAT) berjumlah 70 ribu sertifikat.
“PBT yang sudah terealisasi 47.272 (56,74%). Sedangkan SHAT 25.343 sertifikat sudah terealisasi atau 27,22%,” kata Susanti Sanapiah. (Juanda Sipahutar)
