Jakarta, Demokratis
Yani Wahyu mengaku kaget namanya dipilih Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi calon Wali Kota Jakarta Barat.
Hal ini diungkapkannya setelah menjalani fit and proper tes atau uji kepatutan dan kelayakan di gedung DPRD DKI Jakarta.
“Kemarin saya baru dapat suratnya (undangan fit and proper test), diundang untuk hadir menyampaikan visi dan misi sebagai calon,” ucapnya, Rabu (15/9/2021).
Sebagai informasi, Yani Wahyu saat ini menjabat sebagai Wakil Wali Kota Jakarta Barat.
Posisi Wakil Wali Kota Jakarta Barat sebelumnya diisi Uus Kuswanto yang baru ditunjuk Anies menjadi pelaksana tugas (Plt) Asisten Kesejahteraan Sekretariat Daerah (Setda) DKI Jakarta.
Lantaran mendadak mendapatkan informasi soal penunjukan dirinya sebagai calon Wali Kota Jakarta Barat, ia mengaku belum sempat berkomunikasi dengan Gubernur Anies Baswedan.
“Wong saya juga baru dapat undangan ini, tapi ya alhamdulillah terima kasih,” ujarnya kepada awak media.
Walau demikian, ia mengaku siap menjalankan visi misi, sekaligus janji kampanye Gubernur Anies semasa kampanye dulu di wilayahnya di Jakarta Barat.
Tak hanya itu, sejumlah program unggulan pun sudah disiapkan Yani bila nantinya dirinya menduduki kursi wali kota.
“Ada beberapa program unggulan yang akan saya laksanakan, apabila saya diberi amanah,” tuturnya.
“Terkait dengan visi misi gubernur, supaya visi misi gubernur itu bisa diwujudkan di dalam kota di Jakarta Barat,” tambahnya menjelaskan.
Uji kepatutan dan kelayakan ini berlangsung kurang lebih selama dua jam.
Yani pun dicecar beragam pertanyaan dari Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi dan Komisi A DPRD DKI.
Jika sudah dilantik menjadi Wali Kota Jakarta Barat, Yani menyebut, ia diminta oleh legislatif agar bisa menjadi pelayan yang baik bagi masyarakat.
“Pesan yang diberikan tadi harus menjadi pelayanan yang baik bagi masyarakat, secara garis besar itu dan sebagai mitra yang baik juga bagi legislatif,” tuturnya.
Sebelum menjabat sebagai Wakil Wali Kota Jakarta Barat, Yani juga pernah menduduki jabatan Kepala Satpol PP DKI sejak 2017. Namun, Gubernur Anies Baswedan tiba-tiba mencopotnya pada 2019 lalu. (Albert S/Red/Dem)
