Subang, Demokratis
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) RI Teten Masduki berkunjung ke Pemkab Subang dalam rangka membuka forum diskusi Koperasi Sektor Pangan se-Jawa Barat, berlangsung di Ruang Rapat Bupati II Pemda Subang, Jumat (17/9/2021).
Forum Diskusi Koperasi Sektor Pangan se-Provinsi Jawa Barat dengan tema “model bisnis koperasi sektor pangan” bertujuan untuk dapat menghasilkan model bisnis sektor pangan yang tepat untuk dikembangkan di Jawa Barat demi mendukung terwujudnya kesejahteraan bagi para petani.
Bupati Subang H Ruhimat dalam kesempatan itu mengungkapkan apresiasi dan rasa terima kasih yang tinggi atas kehadiran Menteri Koperasi dan UMKM RI beserta jajaran ke Kabupaten Subang selain untuk membuka forum diskusi koperasi juga dalam rangka pelepasan perdana kopi khas Subang ke luar negeri.
Menurutnya, dengan hadirnya Menteri Koperasi agar bisa terwujud upaya berkesinambungan dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam di Kabupaten Subang yang di antaranya 16.000 hektar lahan eks PTPN VII yang HGU-nya habis dari tahun 2002, usaha tambak ikan dan udang di lahan perhutani di wilayah pantai utara Subang sepanjang 44 KM.
“Tidak lebih dari 24 jam yang lalu dengan biaya APBD saya membagikan bibit udang windu dan bandeng sebanyak 9 juta benih untuk para petambak di Kabupaten Subang,” ujar Bupati.
Dengan adanya dukungan dari Kementerian Koperasi dan UMKM RI Kang Jimat berharap bahwa berbagai potensi yang ada di Kabupaten Subang baik di wilayah pantai maupun pegunungan semoga bisa dimanfaatkan secara produktif dan optimal sehingga mampu meningkatkan perekonomian rakyat Subang terutama para petani.
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam arahannya mengatakan pihaknya berkomitmen terus memperkuat sektor produksi, terutama koperasi yang bergerak di sektor pangan, lewat korporatisasi petani dan nelayan. Koperasi pun diminta mengkonsolidasikan para petani berlahan sempit untuk bergabung.
Upaya penguatan sektor pangan tersebut mengingat adanya ancaman krisis pangan penduduk dunia berdasarkan hasil kajian Lembaga Pangan Dunia atau FAO (Food and Agriculture Organization).
“Indonesia punya potensi ekonomi di sektor pangan yang sangat besar. Termasuk buah-buahan tropis, holtikultura, produk herbal, hingga rempah-rempahan. Bahkan berkualitas ekpor dan bisa menjadi substitusi impor. Namun, sayangnya masih banyak pula produk pertanian kita seperti beras, kedelai, dan susu masih impor,” ujar Teten.
Dijelaskan, sektor pangan diurus oleh banyak kementerian. Dalam hal ini, KemenKop UKM ditugaskan membenahi kelembagaan usahanya, yakni melalui koperasi.
“Koperasi harus berperan sebagai konsolidator dan aggregator sekaligus. Koperasi menjadi solusi pertanian di struktur ekonomi tanah air di level mikro,” tegasnya.
“Petani kita banyak yang mengerjakan di lahan sempit ini digabungkan dan dikonsolidasi lewat koperasi, diwujudkan dalam corporate farming. Saat ini kami berkolaborasi dengan banyak kementerian dan BUMN memperkuat apa yang Presiden Jokowi sebut korporatisasi petani,” timpalnya.
Tujuan utamanya adalah membangun kelembagaan ekonomi petani dalam bentuk koperasi dalam skala ekonomi yang terhubung dengan lembaga pembiayaan dan market. Pasalnya selama ini, perbankan masih enggan memberikan pembiyaan ke sektor pangan karena dinilai berisiko.
“Kami dengan Provinsi Jabar coba merevitalisasi lagi koperasi pangan yang potensial untuk kita perbesar dan dihubungkan ke lembaga pembiayaan,” jelas Menteri Teten.
“Ini bisa menjadi solusi sistem pertanian kepada petani lahan sempit. Kalau petaninya digabung dalam koperasi, pembiayaan jadi mudah. Sehingga ketahanan pangan juga dapat diwujudkan jika para petani dan nelayan bergabung dalam wadah koperasi,” jelasnya.
Di Subang sendiri, sambung Teten, ada sekitar 6.000 hektare lahan yang dimanfaatkan sebagai lumbung pertanian yang bisa menyiapkan padi premium dan ditargetkan minimal bisa memproduksi padi 10 ton per hari.
Petani juga kini bisa memanfaatkan perhutanan sosial. Di mana satu kepala keluarga memperoleh 2 hektare lahan, bahkan bisa diperpanjang hingga 30 tahun.
Berdasarkan Online Data System (ODS) Kemenkop UKM per Desember 2020, terdapat sebanyak 127.124 unit koperasi yang bergerak di sektor riil. Jumlah ini terdiri dari 57,6 persen koperasi konsumen, 19,8 persen koperasi jasa, 13,9 persen koperasi simpan pinjam, 5,76 persen koperasi produsen, 2,85 persen koperasi pemasaran, dan lainnya.
Sementara, kontribusi sektor pertanian terhadap PDB naik menjadi 15,46 persen (terbesar kedua setelah Industri pengolahan) atau senilai Rp570,11 triliun. Sektor lainnya (industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, konstruksi dan sektor lainnya), justru mengalami kontraksi (pertumbuhan negatif) pada triwulan II-2020.
“Jumlah UMKM yang berusaha di bidang pangan dengan proporsi 31,27 persen dari total jumlah UMKM sebanyak 64 juta unit,” sebutnya.
Kepala DKUPP Jawa Barat yang diwakili Kabid Pemberdayaan Koperasi Provinsi Jawa Barat Iya Sugia mengatakan bahwa tujuan forum diskusi tersebut diadakan salah satunya untuk mendukung terwujudnya ketahanan pangan masyarakat. Sebagai provinsi yang memiliki jumlah penduduk terbesar di Indonesia, Jawa Barat memiliki sekitar 27.897 koperasi yang bergerak di berbagai sektor dan sekitar 70% di antaranya bergerak di sektor pangan. Hal ini menurutnya mencerminkan bahwa pangan adalah kebutuhan dasar manusia sehingga sektor pangan menjadi hal yang penting untuk dikembangkan. Adapun Provinsi Jawa Barat telah memiliki berbagai komoditi pangan lokal yang telah banyak dikembangkan di antaranya beras ketan, singkong, ubi jalar, talas, ganyong dan lainnya.
“Mengingat pentingnya pangan bagi pembangunan yang salah satunya adalah peningkatan gizi masyarakat, berbagai potensi harus dikembangakan,” ucapnya. (Abh)
