Jakarta, Demokratis
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membeberkan temuannya terkait aliran dana Rp120 triliun yang diduga merupakan transaksi bisnis narkoba.
Menanggapi hal itu, anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung turun tangan. Termasuk juga membentuk satuan tugas khusus yang akan dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD untuk mengusut hal tersebut.
“Saya minta Presiden Jokowi turun tangan langsung karena ini soal dana besar Rp120 triliun. Bentuk satgas khusus yang dipimpin oleh Menko Polhukam,” ujar Hinca di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (7/10/2021).
Hinca menuturkan, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani juga perlu dilibatkan dalam tim tersebut. Karena temuan PPATK sebesar Rp120 triliun ini bisa diambil alih untuk menambah Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
“Jadi kalau keambil kan itu lumayan menambah APBN. Hari ini kan APBN kita lagi ‘nyungsep’. Nah, kan bagus ini ada satgas seperti BLBI,” katanya.
Legislator Partai Demokrat ini menuturkan perlunya Presiden Jokowi turun tangan lantaran sejak awal janji kepala negara adalah pemberantasan narkoba di tanah air. “Harus Presiden Jokowi yang turun langsung, karena ini urusan negara dan APBN dan Presiden sejak awal mengatakan darurat narkoba. Dan Rp120 triliun besar sekali itu,” ungkapnya.
Sebelumnya, Kepala PPATK Dian Ediana Rae membeberkan temuan rekening dengan uang Rp120 triliun yang diduga terkait sindikat narkoba. Transaksi dalam rekening jumbo itu tak hanya melibatkan perorangan, tapi juga korporasi.
Menurut Dian, uang Rp120 triliun itu cukup rasional untuk menjelaskan betapa seriusnya persoalan terkait narkoba di dalam negeri. Tak hanya di dalam negeri, transaksi bisnis narkoba itu juga terdeteksi di luar negeri. (Kurai)
