Jakarta, Demokratis
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun sejumlah infrastruktur di Provinsi Gorontalo guna mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Ketersediaan infrastruktur menjadi sarana dasar pelayanan kepada masyarakat dalam mendukung perwujudan yang layak, produktif, dan berkelanjutan.
“Arah kebijakan pembangunan infrastruktur untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Pada dasarnya, apapun yang kami lakukan tujuan utamanya adalah membuka lapangan pekerjaan untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. Misalnya membeli barang dalam negeri. Kalau barangnya buatan mancanegara, harus ada pabriknya di Indonesia karena itu membuka lapangan pekerjaan,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, beberapa waktu lalu.
Guna mendukung penanganan banjir akibat luapan Sungai Bolango, Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi II, Ditjen Sumber Daya Air (SDA) tengah menyelesaikan pekerjaan pengendalian banjir Sungai Bolango sepanjang 5.447 meter (Bolango kanan) dan 310 meter (Bolango kiri). Kegiatan yang dilaksanakan berupa pengerukan penampang sungai, pelebaran alur sungai, pekerjaan parapet (dinding sungai), pembangunan site pile serta jalan inspeksi.
Proyek pengendalian banjir ini dilaksanakan sejak 2017-2021 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp166,1 miliar. Progres konstruksi saat ini sudah mencapai 99% dengan menyisakan pekerjaan penataan kawasan sempadan sungai untuk dijadikan ruang terbuka hijau (RTH).
Selain pengendalian banjir, Kementerian PUPR juga melakukan peningkatan kualitas jalan nasional ruas Jalan Gorontalo-Taludaa yang kondisinya mengalami segresi/keausan dan keretakan pada titik tertentu. Ruas Gorontalo-Taludaa memiliki panjang sekitar 75 km menjadi jalur vital lintas selatan penghubung Provinsi Gorontalo-Sumatera Utara.
Melalui pekerjaan preservasi jalan Kementerian PUPR, diharapkan Ruas Gorontalo-Taludaa akan menjadi jalur alternatif masyarakat Gorontalo menuju Kota Manado atau sebaliknya selain ruas Gorontalo-Atinggola yang merupakan Lintas Jalur Utara. Kemudahan akses dapat mempermudah aktivitas masyarakat dan memperlancar distribusi logistik antar wilayah, sehingga juga berdampak positif pada peningkatan perekonomian serta pengembangan potensi-potensi daerah yang dilalui seperti sektor pariwisata.
Selanjutnya dalam meningkatkan ketersediaan hunian yang layak bagi masyarakat Gorontalo, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan telah merampungkan pembangunan Rumah Susun (Rusun) Buliide di Kota Gorontalo yang khusus diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Bangunan rusun terdiri dari 1 tower setinggi 4 lantai dengan jumlah hunian 90 unit tipe 24. Hunian vertikal ini juga dilengkapi 2 dapur umum, pompa air, water tank, CCTV di setiap lantai, dan peralatan pemadam api.
Rusun Buliide mulai dihuni sejak 2018 guna memberikan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat mengingat semakin terbatasnya lahan yang ada untuk perumahan. Rusun ini dibangun atas kerjasama antara Kementerian PUPR bersama Pemerintah Kota Gorontalo dengan nilai pembangunan sekitar Rp 26,5 miliar.
Untuk mengetahui lebih lanjut apa saja dukungan infrastruktur Kementerian PUPR di Provinsi Gorontalo, saksikan Program Inside Indonesia di CNN pada Sabtu, 16 Oktober 2021, pukul 12.30 WIB. (Reimon)
