Bandung, Demokratis
Pada tahun 2019 lalu, Dinas Pendididkan Jawa Barat melalui Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas (PSMA) telah menyeleggarakan beberapa kegiatan yang menggunakan anggaran dari APBD Jawa Barat tahun anggaran 2019, di antaranya Kegiatan Pengadaan Peralatan Jenjang SMA dengan pagu anggaran senilai Rp71.000.000.000 dan kegiatan Pengembangan dan Penguatan Sekolah Berbasis Digital Smart School dengan pagu anggaran senilai Rp50.000.000.0000.
Kedua kegiatan yang menggunakan dana miliaran rupiah ini menjadi sorotan dari LSM Gerakan Masyarakat Penyelia Korupsi (GMPK) yang berkantor sekretariat di Bandung. GMPK telah mengajukan konfirmasi tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, dengan surat bernomor 341/GMPK/X/2021 tertanggal 8 Oktober 2021. Konfirmasi tertulis dari GMPK ini juga ditembuskan kepada Gubernur Jawa Barat, Kajati Jawa Barat dan media massa.
Menurut Koordinator GMP Albiker Manalu SE, sampai saat ini pihaknya belum menerima jawaban dari konfirmasi tertulis tersebut. Padahal menurutnya, GMPK hanya menanyakan hal-hal umum terkait kedua kegiatan tersebut, di antaranya, sekolah mana saja yang menerima manfaat kegiatan tersebut, apa saja kriteria sekolah penerima, perusahaan mana yang menjadi penyedia barang dari kedua kegiatan tersebut, apa saja yang diterima oleh sekolah dari kedua kegiatan tersebut, dan beberapa pertanyaan umum lainnya.
Berangkat dari tembusan yang dikirim GMPK kepada media massa yang di antaranya adalah Demokratis yang beralamat di Jakarta, wartawan Demokratis bermaksud menindaklanjuti  tembusan konfirmasi tertulis GMPK tersebut dengan meminta kepada Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat atau Kabid PSMA yakni H Yesa Hamiseno Sarwedi agar bersedia diwawancarai terkait kedua kegiatan tersebut.
Kamis (14/10/2021 dan Jumat (15/10/2021) Demokratis mencoba mendatangi Bidang PSMA Disdik Jabar untuk menemui pejabat yang berwenang memberikan penjelasan kepada Demokratis. Namun oleh Satpam di PSMA, Asep, Demokratis diarahkan untuk menemui Ari terlebih dahulu. Ketika bertemu dengan Ari, Demokratis meminta agar disampaikan kepada Kabid PSMA, bahwa Demokratis bukan menanyakan perihal konfirmasi tertulis GMPK, tapi Demokratis minta kesediaan Kabid PSMA bersedia memberikan penjelasan terkait kedua kegiatan tersebut untuk bahan pemberitaan di Demokratis.
Ada beberapa hal yang ingin dipertanyakan Demokratis terkait kedua kegiatan tersebut, di antaranya apa manfaat kedua kegiatan tersebut bagi SMA penerima? SMA mana saja yang menerima, apa saja yang diterima oleh sekolah, siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, apakah pada masa pandemi Covid-19 seperti sekarang ini program dari kegiatan tersebut masih relevan? Apa tindaklanjut yang dialakukan Disdik Jabar terkait kedua kegiatan tersebut? Apakah masih ada tindak lanjut program dari kedua kegiatan tersebut setelah pembelajaran tatap muka terbatas diberlakukan? Dan beberapa pertanyaan lainnya.
Namun sampai berita ini dimuat, Kabid PSMA belum memberi jawaban tentang kesediaan pihaknya untuk memberikan tanggapan atas permohonan Demokratis agar bersedia diwawancarai. (IS)
