Jakarta, Demokratis
Negara membiarkan birokrasi yang tidak kunjung membaik sehingga sebanyak 74 persen aparatur sipil negara (ASN) berkerja atas dasar patron yang berkerja tak profesional atau yang tidak ikut kemauan dari atasannya tidak akan mendapat jabatan.
Biasanya, bentuk prakteknya berlatar belakang asal usul perguruan tinggi, tim sukses saat pilkada, yang dekat dengan pejabat tinggi yang bisa masuk lingkungan pejabat tinggi itu.
Masalah lainnya ada yang terpapar radikalisme dan komunisme. Tapi yang belajar komunis selama ini jarang diungkap, yang banyak diberitakan yang terpapar radikalisme.
“Negara harus hadir agar mereka kembali cinta kepada Pancasila,” tutur Fachrul Razil Ketua Komite I DPD RI di Jakarta, Rabu (1/12/2021).
Menurutnya, secara spesifik memang belum ada departemen yang terlihat terpapar oleh ideologi komunisme. “Tetapi yang belajar-belajar komunisme ada lah,” ungkapnya.
Dikatakan, ASN sebagai birokrasi berada paling depan dalam bernegara yang akan menentukan arah ke depan dalam berbagai hal.
“Oleh karena itu, birokrasi ASN disumpah sebelum menjabat untuk taat kepada peraturan perundang-undangan, taat pada konstitusi guna melayani negara dan melayani rakyat, itu sebetulnya tugasnya ASN,” kata Wakil Ketua MPR Zulkifli Hasan. (Erwin Kurai Bogori)
