Indramayu, Demokratis
Intensitas hujan yang terjadi di sepanjang pesisir Pantai Utara (Pantura), menyebabkan air laut lebih tinggi dari permukaan tanggul. Selain itu, air laut maupun kali yang mengaliri ke hilir dari hulu limpas kembali karena perbedaan level antara daratan dan lautan. Sehingga menyebabkan banjir rob di sejumlah kecamatan maupun desa yang ada di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.
“Tani tambak di seluruh wilayah Kecamatan Pasekan, rata-rata hampir terkena banjir dari air pasang atau rob,” ujar Burhani petambak asal Desa Totoran kepada Demokratis.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Oce Iskandar mengatakan bahwa mengenai banjir rob yang terjadi di sejumlah desa dan kecamatan disebabkan karena hujan yang tidak merata di sepanjang jalur Pantai Utara oleh gejala oceanografis dalam cuaca ekstrim bisa terjadi dua kali dalam 24 jam.
Bahkan menurutnya, kondisi tersebut ditambah oleh hembusan angin yang cukup kencang sehingga menciptakan gelombang ombak yang cukup tinggi.
“Secara teknis saya tidak bisa menjelaskan bagaimana rob pada saat ini terjadi di beberapa tempat secara merata di sepanjang jalur pantai utara, gejala oceanografis dalam kondisi cuaca ekstrim bisa terjadi 2 kali dalam 24 jam ditambah hembusan angin yang cukup kencang sehingga menciptakan gelombang ombak yang cukup tinggi,” ujarnya kepada Demokratis saat dikonfirmasi, Rabu (8/12/2021).
Selain itu, menurut Oce, mengenai banjir rob yang mengakibatkan sejumlah petani tambak mengalami kerugian dari materil dan sejumlah rumah warga yang tergenang oleh air ada pada Pemerintah Daerah. Kemudian mengingat pembangunan infrastruktur wilayah pesisir yang memang masih sangat terbatas karena kewenangan sebagian besar ada di pemerintah provinsi maupun pusat.
“Pembangunan infrastruktur di wilayah pesisir memang sangat terbatas karena kewenangannya sebagian besar ada di pemerintah provinsi dan pusat. Sehingga perlu upaya koordinasi ke pemerintah pusat untuk dapat melindungi fasilitas dan utilitas masyarakat pantai di sepanjang Pantura,” imbuhnya.
Terakhir menurutnya, upaya BPBD sebagai sebuah lembaga yang berbentuk badan akan berkoordinasi dengan dinas teknis terkait untuk dapat bergerak bersama-sama mengatasi kemungkinan yang terjadi pada fase kedaruratan.
“Untuk teknisnya maka SKPD dinas yang akan langsung melakukan perbaikan sesuai kewenangan yang dimiliki,” tutupnya. (RT)
