Jakarta, Demokratis
PLN diminta agar tidak terburu-buru menghapus subsidi konsumen 900 watt, khususnya bagi kalangan warga miskin yang baru mengentas dari kemiskinan sebab akan rawan melahirkan warga miskin baru kembali jika subsidi dihapuskan.
Sartono Hutomo anggota Komisi VII dari Fraksi Partai Demokrat yang membidangi energi mengatakan di sela-sela rapat dengar pendapat umum dengan PLN di Jakarta (25/11/2019).
Ia mengatakan, pola konsumsi warga miskin semestinya harus ikut dijaga oleh PLN. Karena apabila subsidi dihapuskan maka pola konsumsi warga miskin akan ikut melemah dan bahkan efeknya bisa sampai tidak akan mampu membayar tagihan listrik.
“Maka untuk itulah, usulan PLN yang akan menghapus subsidi 900 watt untuk keluarga miskin tidak bisa dilihat dari satu sisi bisnis saja. Sebab pada sisi lain negara harus hadir dalam entaskan warga miskin yang salah satunya lewat subsidi tarif PLN 900 watt,” jelasnya.
Menurutnya, di tengah melemahnya indikator ekonomi global yang sampai berdampak di dalam negeri, PLN sebagai operator seharusnya justru memberikan stimulus potensi ekonomi ke depan yang sangat tergantung pada fundamental ekonomi hari ini agar pertumbuhan ekonomi terjaga menjadi lebih baik.
“Supaya konsumsi dan pendapatan warga miskin juga meningkat sehingga pajak yang diterima oleh negara menjadi lebih besar,” kata Sartono asal Pacitan.
Ia berharap penghapusan subsidi 900 watt harus dengan cara hati-hati karena keberadaan BUMN PLN adalah membawa misi negara. “PLN bukan cuma lembaga bisnis yang harus berorientasi pada efisiensi yang berlaku di bisnis murni umumnya,” tegas Sartono.
Dalam berbagai kesempatan di DPR, Menteri Keuangan Sri Mulyani selalu mengingatkan pelemahan pertumbuhan akibat melemahnya ekonomi global.
Malah pada saat memberikan kuliah umum di Universitas Indonesia (27/11/2019) Sri menyentil kebiasaan pejabat yang menemuinya yang membawa program dengan alasan program penting.
“Ada orang kalau ketemu saya bicara duit melulu dengan alasan penting bu. Saya sudah biasa mendengar kata: Penting. Lain kali, jangan bilang penting semua kalau ketemu saya, karena uang negara terbatas. Sementara pihak swasta tidak membangun proyek basic air bersih dan sanitasi yang semuanya masih dibebankan pada pemerintah. Yang bangun pemerintah,” kata Sri yang kali ini mengeritik pogram sosial dunia swasta. (Erwin Kurai)
