Makassar, Demokratis
Pelaksanaan Forum Koordinasi dan Konsultasi Reformasi Birokrasi (RB) dalam mewujudkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang bersih melayani akuntabel dan berkinerja tinggi berlangsung di Hotel Claro Makassar, Kamis (31/3/2022).
Kegiatan ini dihadiri oleh Deputi Kementerian Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Marsda TNI Arif Mustofa dan mewakili Gubernur Sulawesi Selatan Sekda Provinsi Sulsel Abdul Hayat.
Dalam kesempatan itu, Bupati Jeneponto H. Iksan Iskandar mengapresiasi kegiatan tersebut sebagai langkah strategi dalam penataan birokrasi yang baik.
Iksan Iskandar sebagai penyerah butir komitmen reformasi birokrasi mewakili beberapa kepala daerah di Sulawesi Selatan melalui Juru Bicara Pimpinan Pemda Jeneponto Mustaufiq mengatakan, bahwa pemerintah daerah siap melakukan penataan dan pengelolaan birokrasi sebagai salah satu strategi pemerintah untuk meningkatkan profesionalitas aparatur negara untuk menciptakan pemerintahan yang baik.
Ia mengatakan bahwa dengan meningkatnya nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Pemda Jeneponto tahun 2021 dari Nilai CC (Nilai 50-60) mengalami peningkatan ke nilai BB (Nilai 70-80).
“Sehingga menjadi motivasi besar dalam melakukan pembenahan dan perbaikan pada sektor pelayanan yang akuntabel dan berkinerja tinggi,” tandas Bupati Iksan.
Terlihat mendampingi Bupati Jeneponto Kepala Inspektorat Maskur, Kepala Bagian Organisasi Sitti Meryam, dan Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Mustaufiq. (Hamza Sila)
