Oleh Serosa Putra
Cina menyembunyikan dokumen hak asasi para warga negaranya terutama berasal dari Provinsi Xinjiang, sehingga realitas yang dialami muslim di sana tidak terbuka penuh. Hal ini terjadi sejak lama. Hanya saja tidak terangkat menjadi informasi yang mendunia.
Sesuai setting Partai Komunis Cina dengan dengan mengkaitkan permasalahan terkait dicoba diungkap The New York Times pada penerbitan 3 pekan di bulan November 2018. Mereka dari New York Times menghubungkan fator Partai Komunis di Xinjiang, yaitu dimana aparatur politik Cina terlibat di dalamnya secara terpadu mengeliminasi semua perangkat kegiatan muslim.
Dokumen training salah satu dokumen dari dalam berfungsi untuk nelengkapi unsur orsinil muslim Xianjiang. Unsur ini menjelaskan tingkat kemampuan skill, unsur edukasi serta kekutan ketahanan berasal tenaga kerja yang terasimilasi melekat pada muslim di Provinsi Xijiang.
Sejak tahun 2018 ada satu juta muslim Xinjiang telah ditemukan masuk dalam sistem jaringan vocation training. Mereka kaum muslim itu dibawa ke dalam satu tempat konsentrasi (concentration camps). Camps itu boleh jadi ujung tombak provinsi menghadapi sisi barat bagian wilayah Xinjiang Cina.
Menurut Olsi Jazejin seorang asal Canada, Albania dengan predikat sarjana ilmu sejarah Islam pernah mengunjungi Xinjiang mengatakan selama Agustus 2019 berusaha menahan pengunjung Eropa dan menahan laporan serta dokumen yang mereka bawa. Pemerintah Cina dalam hal ini telah melalukan kecurigaan pada pengunjung luar. Indikasi ini menujukkan pemerintah Beijing curiga pada pengunjung Xinjiang yang banyak berkunjung ke sana. Sementara Cina menghalangi dan berdalil sparatis yang selanjutnya berbuat penghancuran karakter kultural.
Memang sebuah kesengajaan tindakan psikologi sosial yang terukur dari transformasi gaya Cina dalam rangka menundukkan kekuatan muslim Xinjiang. Dinyatakan sebagi virus mempengaruhi muslim Xinjiang. Mereka menunjukkan ekpresinya dengan membawa kitab suci Al Quran, mereka melakukan puasa Ramadhan, perilaku mereka keluar dari tradisi Cina yang bersumber dari nenek moyang mereka. Muslim juga memainkan musik serta bahasa agama mereka. Melalui unsur tersebut muslim Uighur menjadi kuat fisik.
Penyitaan dokumen dari muslim Uighur menginspirasi etnik Han di luar Xinjiang untuk bereaksi dengan alasan pemberdayaan otorotas Cina di lokal situasi. Petugas negara di sana atas nama tugas negara menentang muslim setempat. Otoritas Cina mengawasi tiap sisi aktivitas muslim, mulai dari tingkat bawah sampai ke level tinggi.
Kadang-kadang wilayah terpapar dengan masalah bagi negara perbatasan. Xinjiang berdekatan dengan Afghanistan-Pakistan. Dari beberapa era sebelumnya daerah ini bercampur baur dengan persoalan teroris. Akibat masalah di Afghanistan yang menjadi kompleks. Xinjiang terbaur dengan masalah teroris.
Pakistan dan Afghanistan menjadi negara yang punya posisi penting. Namun belakangan posisi penting itu terbaur dengan kegiatan teroris. Di satu pihak membasmi teroris tetapi daalam relitas menjadi hipokrit. Dua negara itu Pakistan dan Afghanistan menjadi proxy Cina dengan memainkan peran yang tak jelas. Tentang mendukung atau tidak terhadap muslim Xinjiang. Atau malah bersikap membiarkan persoalan Uighur di Xinjiang berjalan sendiri.
Maka soal dokumen memantau muslim Xinjiang yang kita ungkap di muka bahwa sesungguhnya adalah benar kebijakan dengan pola intelijen, memantau data transasksi bank, dan lain-lain. Yang semuanya tidak lain dari kebohongan besar (big hypocrisy of China).
Cina melakukan advokasi membela kepantingannya dan Pakistan sebagai pelaku lakon depan. Sumber Cina dikutip menyatakan dalam policy-nya mendefinisikan teroris. Sebuah latar argumen yang memuat alasan policy yang bersifat politik strategis berisikan banyak indikator mendefenisikan teroris. Policy itu tentang kiat-kiat yang nampaknya sepele. Misalnya siap abstain, menyesuaikan, ikuti yang resmi. Oleh Shan Chien Yu dinyatakan interested dibuat dalam ungkapan kata, istilah dan jargon sebagai berikut:
Kompas atau arah adalah abstain terhadap soal pelik. Menunggu munculnya publikasi yang menyesatkan dan mengesalkan dengan kesedihan bila ada orang meninggal. Jangan biarkan petugas bekerja sendirian. Ucapkan sesuatu yang tidak akan dikerjakan. Jangan ikuti petugas mengantuk. Makan dan tinggalah dalam rumah. Sukses bersama orang lain. Kerjakanlah sesutu yang lebih dari yang teringgi.
Ini sikap srategik taktis yang umum. Tantangan utamanya realitas kekinian. Menurut Shan Chien Yu seorang yang mmiliki passport asing yang tinggal di Hongkong menyatakan amat banyak individu yang ada di Xinjiang bahwa mereka meski muslim mereka tidak sepenuhnya merasa sebagai orang Cina karena perbedaan perlakuan terhadap mereka yang berbeda. Terutama soal mereka diklaim ada pada sistem pemerintah di bawah bendera Cina.
Catatan Shan Chieng Yu juga menukilkan manuskrip pidato dengan kategori tekanan kuat menggunakan sekte (strict sectary) suku Uighur. Catatan tersebut berdasar pidato Presiden Cina Xi Jinping dalam lingkup intern menolak pemakaian unsur dictatorship (organisasi dictatorship) untuk mengetahui uang (show absolutely money) dala upaya penanganan situasi pada muslim Xinjiang.
Di bawah pokok catatan dari laporan “Strict Sectery“ (tekanan terhadap kelompok) yaitu dokumen memuat tata kelola petugas terhadap politik dan paksaan disiplin. Tujuannya untuk mengamankan policy yang benar dari mis informasi.
Muhammad Majid yang memangku jabatan Presiden dari Asosiasi Australian Turkistan Timur menyatakan sebenarnya sudah ada kontak antara suku Uighur secara online padahal penting bagi etnik group Muhammad Majid juga menyatakan online berfungsi menginformasikan dan menyebarkannya apa-apa yang diperlukan yang dapat membantu pemerintah Cina.
Dengan adanya saluran yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi diperlukan. Implikasinya dapat mendukung kreatif warga negara. Lebih jauh dapat menimbulkan kemauan baik dan kepedulian permaslahan ini juga akan membawa kedamaian dan sikap toleransi. Beijing berharap semua itu menjadi model Cina yang sukses menunjukkan keseriusan melawan teroris. Politik Cina yang tidak berubah dari sebelumnya.
Jakarta, 10 Desember 2919
